RadarBanyuwangi.id – Di tengah kesibukannya sebagai Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani masih bisa membagi waktu menempuh pendidikan S-2.
Senin lalu (29/1), istri Menpan-RB Abdullah Azwar Anas itu menyelesaikan studi magisternya di Program Studi Kebijakan Publik FISIP Universitas Airlangga (Unair).
Tesis yang disusun Ipuk berfokus pada kebijakan pemerintahan desa. Dia mempresentasikan tesis tersebut di depan para dosen penguji di ruang 205, Gedung A Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unair.
Tesisnya berjudul ”Policy Capacity Pemerintah Desa, Penerapan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Desa dalam Peningkatan Service Delivery”.
Di tengah padatnya aktivitas sebagai kepala daerah, rupanya Ipuk memiliki konsistensi yang tinggi terhadap dunia pendidikan.
Menurut Ipuk, menimba ilmu merupakan kesempatan bagi setiap orang. Mengenyam dunia pendidikan tidak dibatasi oleh usia atau kesibukan sebagai bupati.
Hal itu yang ingin Ipuk tunjukkan kepada generasi muda Bumi Blambangan.
Tidak ada kata menyerah, melainkan hanya ada kata semangat dalam mengejar pendidikan setinggi mungkin.
”Memberikan semangat bagi anak Banyuwangi dalam belajar tidak memandang usia. Bisa dibilang untuk apa sekolah di usia saya ini. Namanya manusia perlu menambah pengetahuan,” ujarnya.
Ipuk sangat bersyukur mampu membagi waktu dalam menyelesaikan tanggung jawab sebagai bupati sekaligus mahasiswa.
Dia berharap apa yang dia lakukan mampu menjadi pelecut semangat para generasi muda.
”Alhamdulillah, tujuan untuk menambah pengetahuan dapat memotivasi anak muda Banyuwangi untuk terus mencapai ilmu setinggi-tingginya. Mencari ilmu tidak ada batasan usia. Bisa belajar dari mana saja dan kapan saja,” imbuhnya.
Kuliah jenjang S-2 yang Ipuk jalani sesuai dengan kegiatan sehari-hari, yaitu bagaimana mengambil kebijakan dalam birokrasi, terutama terkait pemerintahan desa.
Program studi kebijakan publik sangat pas dengan tugas keseharaiannya sebagai bupati.
”Sebagai bupati perlu mengetahui sistem pemerintahan dari policy capacity. Program dan kebijakan tidak hanya sesuai teori, tetapi juga kebutuhan di daerah,” jelas Ipuk.
Mengutip laman resmi Unair Selasa (29/1), judul tesis yang diambil selaras dengan upaya pemerintah pusat yang mendorong pengembangan digitalisasi di Indonesia.
Menurut Ipuk, pengembangan digitalisasi tidak cukup bila hanya dikembangkan di tingkat kabupaten/kota saja, tetapi perlu diperluas hingga ke desa-desa.
Dikatakan Ipuk, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berbasis website kemudian dikembangkan dan diimplementasikan di desa-desa Banyuwangi.
Sebagai mahasiswa S-2, Ipuk merasa perlu melakukan penelitian terkait efektivitas pemberlakuan SPBE di desa-desa Banyuwangi.
”Dalam menyusun tesis, kami mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. Harapannya, hasil penelitian kami dapat menjadi panduan untuk memperbaiki dan memperkuat implementasi SPBE yang sudah berjalan di Banyuwangi,” ungkapnya.
Pada awalnya, Ipuk sempat cemas tidak dapat membagi waktunya antara mengemban tanggung jawab sebagai bupati dan mahasiswa.
Namun, setelah menjalankan perkuliahan, ia merasa jadwal perkuliahan magister di Fisip Unair cukup fleksibel.
Apalagi, banyak mahasiswa yang melanjutkan studi S-2 sembari bekerja.
”Bagi saya penyelenggaraan kuliah yang fleksibel cukup menarik sebab kampus bisa memahami kebutuhan mahasiswa,” pungkas Ipuk. (rei/aif/c1)