RADAR BANYUWANGI – Rencana pembangunan kereta logistik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali dibahas pemerintah. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) tengah mematangkan kajian teknis dan perhitungan investasi.
Rencana itu kembali bergulir setelah proyek Kereta Api Borneo senilai Rp53,3 triliun yang pernah menjalani peletakan batu pertama pada 2015 gagal terwujud. Kini, pemerintah harus memastikan proyek baru layak secara bisnis dan tidak mengulang kegagalan sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pembangunan jalur kereta membutuhkan perencanaan terperinci. Mulai aspek teknis, penataan ruang, hingga keberlanjutan investasi.
"Kementerian Perhubungan dan KAI terus merencanakan ini, mematangkan segala perhitungan karena pengembangan kereta ini membutuhkan perhitungan yang benar-benar detail," kata AHY di Balikpapan, Kamis (8/10).
Pernyataan tersebut disampaikan seusai AHY memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-12 Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Pengembangan kereta logistik dinilai penting untuk mendukung distribusi batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan komoditas industri lainnya. Infrastruktur tersebut juga diproyeksikan memperkuat konektivitas kawasan pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek Rp53,3 Triliun Pernah Gagal
Rencana pembangunan kereta api di Kaltim bukan hal baru. Pada 19 November 2015, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek strategis di Kawasan Industri Buluminung, Kabupaten Penajam Paser Utara. Salah satunya proyek Kereta Api Borneo.
Proyek yang melibatkan perusahaan perkeretaapian Rusia, Russian Railways, itu direncanakan membangun jalur sepanjang 203 kilometer. Jalur tersebut melintasi Penajam Paser Utara, Kutai Barat, dan Balikpapan.
Namun, investasi senilai Rp53,3 triliun itu akhirnya batal. Pembatalannya terungkap dalam pemberitaan pada Maret 2022. Padahal, investor disebut telah menyampaikan pengunduran diri sejak dua tahun sebelumnya.
"Surat pengunduran diri disampaikan langsung kepada pemerintah pusat pada 2020," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penajam Paser Utara saat itu, Alimuddin, pada 4 Maret 2022.
Sebelum proyek dibatalkan, sekitar 70 hektare lahan di kawasan Gunung Steleng dan Buluminung dilaporkan sudah dibebaskan. Sebagian lahan di Buluminung disiapkan untuk pembangunan stasiun.
Kegagalan proyek terdahulu menjadi catatan penting dalam pembahasan saat ini. Meski demikian, belum ada kepastian bahwa rute maupun skema investasi yang tengah dikaji sekarang akan mengikuti rencana Kereta Api Borneo tersebut.
Pemerintah Bidik Investor Swasta
Persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan utama pembangunan kereta api di Kalimantan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi sebelumnya menyatakan, pemerintah berencana menawarkan pembangunan jaringan kereta logistik Kalimantan kepada investor swasta tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Kita tawarkan kepada swasta untuk membangun itu (jaringan kereta api logistik di Kalimantan)," ujar Dudy sebagaimana diberitakan ANTARA pada 28 Juni 2026.
Pemerintah juga menjajaki investasi dari sejumlah negara. Rusia dan Tiongkok termasuk pihak yang telah diajak berkomunikasi.
"Kami sudah jajaki dalam negeri maupun dengan luar negeri, di antaranya Rusia dan China," kata Dudy pada 6 Agustus 2026.
Meski komunikasi sudah dilakukan, penentuan jalur masih memerlukan pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah juga belum memastikan kemungkinan rute langsung menuju IKN.
Dalam pertemuan bersama jajaran KAI pada Agustus 2026, AHY turut mendorong prioritas pengembangan koridor di luar Jawa berdasarkan kesiapan dan manfaat ekonominya.
Jalur Kereta Kalimantan Masih Berupa Rencana
Kalimantan hingga kini belum mempunyai jaringan kereta api umum yang beroperasi seperti di Jawa dan Sumatra.
"Kalimantan bahkan belum memiliki jaringan kereta api," kata AHY dalam rapat koordinasi pengembangan perkeretaapian nasional pada 22 April 2026.
Pemerintah memperkirakan kebutuhan pengembangan dan reaktivasi jaringan kereta secara nasional mencapai sekitar 14.000 kilometer. Angka tersebut mencakup berbagai wilayah, bukan hanya Kalimantan Timur.
Pengembangan jaringan kereta di luar Jawa diharapkan dapat menekan biaya logistik, meningkatkan produktivitas daerah, serta menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan.
Namun, khusus rencana kereta logistik Kaltim, sejumlah hal masih harus dipastikan. Di antaranya penetapan trase, kebutuhan investasi, calon investor, serta jadwal pembangunan.
Dengan demikian, pembahasan terbaru Kemenhub dan KAI masih berada pada tahap perencanaan. Belum ada kepastian mengenai dimulainya konstruksi jalur kereta logistik di Kaltim.
Editor : Lugas Rumpakaadi