RADAR BANYUWANGI – Sebanyak 100 keluarga di Banyuwangi resmi mengikuti akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi, Sabtu (26/9). Digelar di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, kegiatan yang difasilitasi Bank Tabungan Negara (BTN) itu sekaligus memperlihatkan satu hal: kebutuhan masyarakat Banyuwangi terhadap hunian layak dan terjangkau masih sangat besar.
Dari 100 keluarga tersebut, sebanyak 40 calon debitur mengikuti akad secara simbolis di Pendopo Sabha Swagata Blambangan. Sementara 60 keluarga lainnya melaksanakan akad secara serentak di lokasi berbeda pada hari yang sama.
Bagi masyarakat, akad massal bukan sekadar seremoni. Proses kepemilikan rumah dilakukan lebih ringkas karena calon pemilik rumah juga difasilitasi bertemu dengan notaris dalam satu rangkaian kegiatan.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, kemudahan tersebut tidak mungkin diwujudkan pemerintah daerah seorang diri. Ada banyak pihak yang harus bergerak bersama, mulai dari perbankan, pengembang, notaris, perangkat daerah hingga masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun kolaborasi antarinstansi dan seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri,” kata Ipuk.
Menurut dia, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar masyarakat semakin mudah mendapatkan rumah yang layak, aman, sekaligus terjangkau.
Kebutuhan Rumah Subsidi Masih Tinggi
Besarnya kebutuhan rumah subsidi di Banyuwangi tergambar dari data penjualan pengembang. Perwakilan Real Estate Indonesia (REI) Banyuwangi Suhartatik menyebut penjualan rumah di Banyuwangi rata-rata mencapai lebih dari 1.000 unit setiap tahun.
Menariknya, sebagian besar rumah yang terjual merupakan rumah subsidi.
“Dari jumlah tersebut, lebih dari 95 persen merupakan rumah subsidi. Sisanya adalah pembelian rumah komersial,” ujar Suhartatik.
Data tersebut menunjukkan segmen rumah subsidi masih menjadi pilihan utama masyarakat Banyuwangi.
Kondisi itu juga sejalan dengan penyaluran pembiayaan BTN di Bumi Blambangan. Pimpinan Cabang BTN KC Banyuwangi Ginanjar Fahmi Pratama menyebut KPR menjadi lini bisnis utama kantor cabangnya.
“Untuk BTN di Banyuwangi, KPR memang nomor satu, sekitar di atas 50 persen,” ungkap Ginanjar.
Bahkan, sejak membuka kantor cabang di Banyuwangi pada 2017, BTN telah menyalurkan pembiayaan KPR kepada sekitar 16.300 keluarga. Khusus sepanjang 2026, pembiayaan KPR telah diberikan kepada sekitar 700 keluarga.
Dari sisi pangsa pasar, Ginanjar menyebut posisi BTN dalam pembiayaan perumahan di Banyuwangi mencapai sekitar 65 persen dibandingkan perbankan lainnya.
“Market share BTN dibanding bank lain sudah 65 persen di Banyuwangi,” ujarnya.
Banyuwangi Masuk Kantong KPR BTN
Tingginya penyerapan KPR membuat Banyuwangi menjadi salah satu wilayah penting bagi bisnis pembiayaan perumahan BTN di kawasan Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara.
Ginanjar menyebut kinerja KPR di Banyuwangi sepanjang tahun ini cukup baik. Porsi pembiayaan perumahan bahkan menjadi bagian terbesar dari bisnis BTN di daerah tersebut.
Di sisi lain, kebutuhan hunian tersebut juga mendapat perhatian Pemkab Banyuwangi.
Sebelumnya, Banyuwangi meraih Terbaik I kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) Berprestasi 2026 Batch II Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Badung, Bali, 28 Agustus 2026.
Bagi Pemkab Banyuwangi, penghargaan itu menjadi dorongan untuk memperkuat kolaborasi dalam penyediaan hunian bagi masyarakat.
“Penghargaan ini tentu menjadi penyemangat bagi kami. Ke depan kolaborasi ini harus terus diperkuat,” kata Ipuk.
Ia berharap semakin banyak masyarakat Banyuwangi dapat memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau.
BTN Dorong Ekosistem Perumahan Digital
Sementara itu, Wakil Kepala Wilayah Kantor BTN Wilayah Jatim Bali Nusra Joyce Ivone Mandagi mengatakan, BTN kini tidak hanya fokus pada pembiayaan rumah.
Transformasi BTN diarahkan pada pengembangan ekosistem perumahan dan layanan keuangan yang terintegrasi secara digital melalui semangat Beyond Mortgage.
Layanan seperti Bale dan Bale Property memungkinkan masyarakat mengakses informasi serta layanan properti dengan lebih mudah. Sementara QRIS dan Bale Community dikembangkan untuk mendukung transaksi digital, konektivitas, serta pengelolaan komunitas.
“Kami berharap inovasi ini dapat memberikan kemudahan, memperluas akses layanan, dan mendampingi masyarakat bukan hanya saat memiliki rumah, tetapi juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” tutur Joyce.
Menurut Joyce, akad massal di Banyuwangi juga menjadi momentum memperkuat kerja sama antara BTN, pemerintah daerah, pengembang, notaris, dan masyarakat.
Ia berharap Banyuwangi dapat terus berkontribusi dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi berbagai pihak.
Pengembang Siap Kejar Penyediaan Rumah
Dari sisi pengembang, kebutuhan rumah subsidi yang masih tinggi menjadi peluang sekaligus tantangan. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan, Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banyuwangi Fajar Susanto memastikan pengembang siap mendukung percepatan penyediaan rumah subsidi.
Menurut Fajar, kolaborasi menjadi kunci agar proses penyediaan hunian bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kami dari pengembang siap mendukung program pemerintah. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan notaris agar penyediaan rumah subsidi semakin cepat, mudah, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Akad massal 100 keluarga di Pendopo Sabha Swagata Blambangan pun menjadi gambaran kecil dari besarnya kebutuhan hunian di Banyuwangi. Ketika permintaan rumah subsidi masih tinggi, percepatan layanan dan sinergi antarpihak menjadi bagian penting agar semakin banyak keluarga bisa berpindah dari sekadar mencari rumah menjadi benar-benar memiliki rumah sendiri. (*)
Editor : Ali Sodiqin