RADAR BANYUWANGI – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendatangkan KRL bekas dari Jepang mendapat lampu hijau dari Komisi VI DPR RI. Sebanyak 23 rangkaian diusulkan untuk menutup kekurangan armada Commuter Line Jabodetabek.
Namun, persetujuan itu disertai syarat. Impor KRL bekas hanya boleh menjadi solusi transisi. KAI juga diminta tetap memperkuat industri perkeretaapian dalam negeri, terutama PT Industri Kereta Api (INKA).
”Pengadaan sarana bukan baru ini sebagai solusi transisi,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran direksi KAI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/9).
Komisi VI juga meminta KAI memperkuat sinergi dengan INKA. Salah satunya dengan meningkatkan tingkat kesiapan teknologi dan manufaktur hingga level 9.
Peningkatan tersebut mencakup kapasitas produksi, kualitas, teknologi, serta daya saing industri nasional.
KAI Usulkan 23 Rangkaian
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan, kebutuhan KRL bekas yang diajukan mencapai 23 rangkaian. Terdiri atas tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta.
”Ada tujuh trainset dengan SF 12 plus 16 trainset SF 8,” ujar Bobby.
Dengan komposisi tersebut, total sarana yang diusulkan mencapai 212 kereta.
Penggunaan dua jenis formasi itu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur. Tidak seluruh stasiun dapat melayani rangkaian berformasi 12 kereta.
Bobby mencontohkan sejumlah peron di lintas Tanjung Priok–Jakarta Kota yang lebih sesuai untuk rangkaian delapan kereta.
Menurut dia, pengadaan tersebut diperlukan untuk menjembatani kebutuhan armada hingga pasokan KRL baru dan kapasitas produksi dalam negeri mampu mengejar kebutuhan operasional.
”Ini sebagai transisi kita,” katanya.
Kekurangan Armada Capai 22 Rangkaian
KAI menghadapi kebutuhan peremajaan armada dalam jumlah besar. Hingga 2031, sedikitnya 87 rangkaian KRL disebut harus diganti.
Pada 2026 saja, kekurangan armada diproyeksikan mencapai 22 rangkaian. Kondisi itu antara lain dipicu kebutuhan mengonservasi sejumlah KRL lama serta belum masuknya seluruh tambahan armada baru.
Usia armada menjadi persoalan tersendiri. Sejumlah KRL yang masih beroperasi telah berusia sekitar 40 tahun.
Menurut Bobby, mempertahankan kereta tua bukan perkara mudah. Selain ketersediaan suku cadang, kondisi material kereta juga harus diperhitungkan.
”Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue,” jelasnya.
Kebutuhan armada juga terus meningkat seiring pertumbuhan pengguna Commuter Line.
Data KAI menunjukkan pengguna KRL Jabodetabek mencapai 401 juta orang sepanjang 2025. Sementara itu, pada Januari–Agustus 2026, jumlah pengguna telah mencapai 277,2 juta orang.
Jaringan layanan juga semakin luas. Jumlah stasiun yang dilayani meningkat dari 71 stasiun pada 2015 menjadi 85 stasiun pada 2026.
Dalam RDP, KAI menyebut rata-rata pengguna KRL Jabodetabek kini sekitar 1,1 juta orang per hari. Pada periode tertentu, jumlahnya dapat menembus sekitar 1,3 juta orang per hari.
Dalam jangka panjang, kebutuhan armada diperkirakan terus bertambah. KAI memproyeksikan kebutuhan dapat mencapai sekitar 200 rangkaian pada 2040 jika jumlah penumpang harian tumbuh menjadi 2,5 juta hingga 3 juta orang.
Bekas Dipilih karena Lebih Cepat
Kecepatan pengadaan menjadi salah satu alasan KAI memilih KRL bekas dari Jepang.
Bobby menyebut rangkaian bekas dapat didatangkan sekitar satu hingga dua bulan setelah seluruh proses persetujuan selesai. Sebaliknya, pengadaan kereta baru dari luar negeri dapat memakan waktu satu hingga dua tahun.
KAI juga menilai impor kereta baru berpotensi bersinggungan dengan program penguatan produksi dalam negeri.
”Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi,” tegas Bobby.
KRL bekas yang akan dipilih tidak semata-mata dilihat dari usia. KAI juga akan mempertimbangkan rekam jejak sarana dan kondisi teknisnya.
Rangkaian tersebut harus menjalani pembaruan atau refurbishment sebelum digunakan untuk pelayanan.
KAI juga tidak menempatkan KRL bekas sebagai solusi permanen. Armada impor tersebut direncanakan untuk membantu menutup kekurangan sarana sambil menunggu kapasitas produksi dan pasokan kereta baru meningkat.
Produksi KRL INKA Tetap Berjalan
Di tengah rencana impor itu, pengadaan KRL baru buatan dalam negeri tetap berlangsung.
KAI Commuter sebelumnya memesan 16 rangkaian KRL baru produksi INKA. Totalnya mencapai 192 kereta dengan nilai kontrak hampir Rp3,83 triliun.
Hingga 2026, tujuh rangkaian atau 84 kereta telah masuk layanan. Sementara itu, sembilan rangkaian lainnya masih melalui tahapan produksi, pengujian, sertifikasi, dan persiapan operasional.
Bobby mengatakan sembilan rangkaian tersebut belum seluruhnya diterima KAI.
”Yang baru beroperasi itu tujuh unit, sementara sembilan unitnya ini belum kita terima,” katanya.
Di sisi lain, tujuh rangkaian KRL iE305/CLI 225 produksi INKA juga menjalani perawatan dan pemeriksaan bertahap pada September 2026.
KAI menyatakan pemeriksaan mencakup sistem, komponen teknis, dan aspek keselamatan sebelum rangkaian kembali digunakan.
”KAI memastikan setiap proses perawatan sarana dilakukan sesuai standar keselamatan dan keandalan yang berlaku,” ujar Bobby dalam keterangan resmi KAI.
Karena itu, DPR meminta rencana impor tidak mengendurkan pengembangan industri kereta nasional.
Komisi VI mendorong kesiapan teknologi dan manufaktur INKA mencapai level 9. Pada level tersebut, teknologi dan sistem manufaktur diharapkan telah terbukti mampu digunakan dalam kondisi operasional sebenarnya.
KAI sendiri menempuh sejumlah skema untuk meremajakan armada. Selain memesan KRL baru dari INKA, KAI Commuter menjalankan program retrofit dan mendatangkan rangkaian baru dari CRRC Qingdao Sifang, Tiongkok.
Dengan skema itu, 23 rangkaian KRL bekas Jepang diposisikan untuk menutup kekurangan armada dalam jangka pendek.
Sementara itu, kebutuhan jangka panjang tetap diarahkan pada peremajaan armada dan peningkatan kemampuan industri perkeretaapian nasional.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara