RADAR BANYUWANGI - Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9).
Ia menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat sejak September 2025.
Pergantian tersebut menambah panjang daftar tokoh yang pernah memimpin pengelolaan keuangan negara sejak Indonesia merdeka pada 1945.
Dari Samsi Sastrawidagda sebagai Menteri Keuangan pertama hingga Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan terbaru, setiap periode menghadirkan tantangan yang berbeda.
Pada masa revolusi, pemerintah berjuang membangun sistem keuangan negara dan mempertahankan mata uang Republik.
Pada dekade berikutnya, persoalan bergeser ke inflasi, nilai tukar, pembangunan, krisis ekonomi, reformasi fiskal, hingga pengelolaan APBN dalam menghadapi pandemi dan gejolak ekonomi global.
Lantas, siapa saja Menteri Keuangan Indonesia dari masa ke masa, kapan mereka menjabat, dan apa saja kebijakan penting yang mewarnai periode kepemimpinan mereka?
1. Samsi Sastrawidagda
Periode: 19 Agustus–2 September 1945
Samsi Sastrawidagda tercatat sebagai Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia.
Ia memegang jabatan ketika negara baru saja berdiri dan pemerintah masih membangun perangkat administrasi dari awal.
Persoalan keuangan pada masa itu bukan sekadar menyusun anggaran.
Pemerintah harus mencari dana untuk menjalankan pemerintahan sekaligus membiayai perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Dokumentasi Kementerian Keuangan mencatat bahwa pada 1945 pemerintah juga mulai mempersiapkan pencetakan uang Republik Indonesia.
2. Alexander Andries Maramis
Periode: 2 September–14 November 1945; 3 Juli 1947–19 Desember 1948
Alexander Andries Maramis atau A.A. Maramis termasuk tokoh penting pada periode awal pemerintahan Republik.
Ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada 1947 dan menjalankan tugas ketika pemerintah menghadapi blokade ekonomi serta kebutuhan memperoleh devisa untuk mempertahankan keberlangsungan negara.
Periode tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan keuangan sejak awal kemerdekaan sangat berkaitan dengan perjuangan diplomasi dan mempertahankan kedaulatan.
3. Soenarjo Kolopaking
Periode: 14 November–5 Desember 1945
Soenarjo Kolopaking hanya memegang jabatan dalam waktu singkat.
Ia berada pada fase ketika pemerintah Republik masih melakukan konsolidasi administrasi negara dan membangun sistem keuangan setelah proklamasi.
4. R.M. Pandji Surachman Tjokroadisurjo
Periode: 5 Desember 1945–2 Oktober 1946
Surachman Tjokroadisurjo memimpin Kementerian Keuangan pada periode awal ketika pemerintah mulai menata sistem pembiayaan negara secara lebih terorganisasi.
Pada masa ini, kondisi keuangan tidak dapat dipisahkan dari blokade perdagangan dan perang mempertahankan kemerdekaan.
Pemerintah juga mulai mengambil langkah-langkah penting dalam membangun sistem moneter Republik.
5. Sjafruddin Prawiranegara
Periode: 2 Oktober 1946–26 Juli 1947; 20 Desember 1949–20 Maret 1951
Sjafruddin Prawiranegara merupakan salah satu figur paling penting dalam sejarah keuangan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Namanya sangat dikenal melalui kebijakan Gunting Sjafruddin pada 1950.
Kebijakan tersebut merupakan langkah moneter pemerintah untuk mengatasi persoalan keuangan dan mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Selain pernah menjadi Menteri Keuangan, Sjafruddin kemudian juga dikenal karena perannya dalam Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.
6. Lukman Hakim
Periode: beberapa periode antara 1948–1950
Lukman Hakim menjalankan jabatan Menteri Keuangan dalam masa yang sangat bergejolak.
Ia memimpin pengelolaan keuangan ketika Indonesia menghadapi agresi militer Belanda, pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, hingga masa transisi Republik Indonesia Serikat.
Pergantian pemerintahan yang cepat pada masa tersebut membuat jabatan Menteri Keuangan juga mengalami perubahan berkali-kali.
7. Jusuf Wibisono
Periode: 27 April 1951–3 April 1952; 24 Maret 1956–9 April 1957
Jusuf Wibisono dua kali dipercaya mengelola keuangan negara.
Ia menjabat dalam masa demokrasi parlementer ketika pemerintah berusaha menata ekonomi nasional sekaligus menghadapi persoalan perdagangan dan pembangunan.
8. Soemitro Djojohadikusumo
Periode: 3 April 1952–30 Juli 1953; 12 Agustus 1955–24 Maret 1956
Soemitro Djojohadikusumo merupakan ekonom yang berpengaruh dalam pemikiran ekonomi Indonesia.
Ia memimpin Kementerian Keuangan pada masa ketika pemerintah tengah mencari bentuk kebijakan ekonomi nasional yang sesuai dengan kondisi negara yang relatif baru merdeka.
9. Ong Eng Die
Periode: 30 Juli 1953–12 Agustus 1955
Ong Eng Die memimpin keuangan negara dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I.
Periode ini berlangsung ketika pemerintah mulai memperkuat peran negara dalam perekonomian dan berusaha mengurangi warisan ketergantungan ekonomi kolonial.
10. Soetikno Slamet
Periode: 9 April 1957–10 Juli 1959
Soetikno Slamet memimpin Kementerian Keuangan pada masa kondisi politik dan ekonomi Indonesia semakin kompleks.
Pada periode tersebut pemerintah antara lain menghentikan Program Benteng dan mulai menyusun arah pembangunan ekonomi yang lebih terencana.
11. Djoeanda Kartawidjaja
Periode: 10 Juli 1959–1 Juli 1960
Djoeanda Kartawidjaja merupakan salah satu tokoh utama pemerintahan pada masa Presiden Soekarno.
Ketika menjabat Menteri Keuangan, ia berada di tengah perubahan besar menuju sistem ekonomi terpimpin.
12. R.M. Notohamiprodjo
Periode: 1 Juli 1960–13 November 1963
Notohamiprodjo memimpin keuangan negara ketika Indonesia menjalankan kebijakan ekonomi terpimpin.
Pemerintah menghadapi tekanan moneter dan kebutuhan pembiayaan negara yang semakin besar.
13. Soemarno
Periode: 23 November 1963–25 Juli 1966
Soemarno menjalankan tugas pada periode ketika perekonomian Indonesia mengalami tekanan sangat berat.
Inflasi meningkat tajam dan kondisi fiskal serta moneter semakin sulit.
Dokumentasi Kementerian Keuangan mencatat sejumlah kebijakan moneter pada periode tersebut, termasuk devaluasi rupiah.
14. Franciscus Xaverius Seda
Periode: 25 Juli 1966–6 Juni 1968
Frans Seda mendapat tugas mengelola keuangan negara setelah periode krisis ekonomi yang sangat berat pada pertengahan 1960-an.
Prioritas pemerintah kemudian bergeser ke stabilisasi ekonomi dan pengendalian inflasi.
Masa ini menjadi titik awal perubahan besar arah kebijakan ekonomi Indonesia.
15. Ali Wardhana
Periode: 6 Juni 1968–19 Maret 1983
Ali Wardhana merupakan salah satu Menteri Keuangan paling berpengaruh sekaligus salah satu yang paling lama menjabat.
Selama sekitar 15 tahun, ia menjadi bagian penting dari kebijakan stabilisasi ekonomi dan pembangunan Orde Baru.
Pemerintah ketika itu menempatkan pengendalian inflasi, disiplin anggaran, pembangunan, serta peningkatan penerimaan negara sebagai bagian penting dari strategi ekonomi.
Panjang masa jabatan Ali Wardhana membuat namanya menjadi salah satu yang paling identik dengan pembentukan fondasi kebijakan ekonomi Orde Baru.
16. Radius Prawiro
Periode: 19 Maret 1983–21 Maret 1988
Radius Prawiro memimpin Departemen Keuangan ketika perekonomian Indonesia menghadapi perubahan lingkungan global, termasuk penurunan harga minyak.
Pemerintah kemudian menjalankan berbagai kebijakan deregulasi dan penyesuaian ekonomi.
Devaluasi rupiah menjadi salah satu kebijakan penting pada periode tersebut.
17. J.B. Sumarlin
Periode: 21 Maret 1988–17 Maret 1993
J.B. Sumarlin memimpin Departemen Keuangan pada periode deregulasi ekonomi dan perkembangan sektor keuangan.
Salah satu peristiwa ekonomi penting pada era tersebut adalah Paket Oktober 1988 atau Pakto 88 yang mendorong perkembangan industri perbankan Indonesia.
18. Mar'ie Muhammad
Periode: 17 Maret 1993–16 Maret 1998
Mar'ie Muhammad memimpin Departemen Keuangan menjelang krisis moneter Asia 1997.
Pada masa pemerintahannya, berbagai kebijakan ekonomi dan fiskal dijalankan untuk mendukung pembangunan.
Namun menjelang akhir masa jabatan, krisis ekonomi yang bermula dari tekanan nilai tukar kemudian berkembang menjadi krisis yang jauh lebih luas.
19. Fuad Bawazier
Periode: 16 Maret–21 Mei 1998
Fuad Bawazier menjadi Menteri Keuangan dalam salah satu periode paling singkat sekaligus paling dramatis dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Ia menjabat ketika krisis moneter telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan politik.
Kurang dari tiga bulan kemudian, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Indonesia memasuki era Reformasi.
20. Bambang Subianto
Periode: 23 Mei 1998–20 Oktober 1999
Bambang Subianto mengelola keuangan negara pada masa awal Reformasi.
Pemerintah menghadapi dampak berat krisis 1997–1998, termasuk persoalan perbankan, utang, penerimaan negara, serta kebutuhan memulihkan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
21. Bambang Sudibyo
Periode: 23 Oktober 1999–23 Agustus 2000
Bambang Sudibyo memimpin Departemen Keuangan pada awal periode reformasi kelembagaan.
Pemerintah mulai membangun kembali tata kelola fiskal sekaligus menyesuaikan sistem keuangan negara dengan perubahan politik dan desentralisasi.
22. Prijadi Praptosuhardjo
Periode: 23 Agustus 2000–12 Juni 2001
Prijadi Praptosuhardjo memimpin keuangan negara dalam masa transisi politik yang masih dinamis.
Kebijakan fiskal ketika itu masih sangat dipengaruhi konsekuensi krisis ekonomi dan kebutuhan membangun kelembagaan negara yang baru.
23. Rizal Ramli
Periode: 12 Juni–9 Agustus 2001
Rizal Ramli merupakan salah satu Menteri Keuangan dengan masa jabatan paling singkat.
Ia menjabat hanya sekitar dua bulan dalam periode politik yang sangat dinamis.
24. Boediono
Periode: 9 Agustus 2001–20 Oktober 2004
Boediono memimpin keuangan negara dalam fase konsolidasi setelah krisis Asia.
Salah satu tonggak penting pada periode ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang kemudian menjadi salah satu fondasi hukum utama dalam pengelolaan keuangan negara modern.
Dokumentasi Kementerian Keuangan mencatat lahirnya UU Keuangan Negara tersebut sebagai peristiwa penting pada 2003.
25. Jusuf Anwar
Periode: 21 Oktober 2004–7 Desember 2005
Jusuf Anwar menjadi Menteri Keuangan pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kebijakan fiskal pada periode ini berfokus pada pengelolaan APBN, penerimaan negara, serta pengelolaan pembiayaan dalam masa pemulihan ekonomi pascakrisis.
26. Sri Mulyani Indrawati
Periode: 7 Desember 2005–20 Mei 2010; 27 Juli 2016–8 September 2025
Sri Mulyani merupakan salah satu Menteri Keuangan dengan masa pengabdian terpanjang pada era Reformasi.
Ia pertama kali menjadi Menteri Keuangan pada 2005.
Dalam periode tersebut, ia dikenal melalui kebijakan stabilisasi makroekonomi, pengelolaan utang, kebijakan fiskal yang berhati-hati, dan reformasi Kementerian Keuangan.
Profil resmi Kementerian Keuangan juga mencatat reformasi kelembagaan sebagai salah satu bagian penting dari kiprahnya.
Pada 2010, Sri Mulyani meninggalkan jabatan tersebut untuk menjadi Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia.
Enam tahun kemudian, ia kembali menjadi Menteri Keuangan pada 27 Juli 2016.
Ia kemudian kembali dipercaya dalam pemerintahan Joko Widodo periode kedua dan dilantik kembali dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024.
Salah satu ujian terbesar dalam periode keduanya adalah pandemi COVID-19.
APBN digunakan sebagai instrumen untuk membiayai respons kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.
27. Agus D.W. Martowardojo
Periode: 20 Mei 2010–18 April 2013
Agus Martowardojo memimpin Kementerian Keuangan setelah Sri Mulyani meninggalkan jabatan tersebut.
Periode kepemimpinannya berlangsung ketika ekonomi Indonesia tumbuh relatif kuat setelah krisis keuangan global 2008, tetapi pemerintah tetap menghadapi risiko dari perubahan kondisi ekonomi dunia.
28. Muhammad Chatib Basri
Periode: 21 Mei 2013–20 Oktober 2014
Muhammad Chatib Basri memimpin Kementerian Keuangan hingga berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Chatib memiliki pengalaman sebagai ekonom dan pernah memegang sejumlah posisi strategis di pemerintahan, termasuk Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
29. Bambang P.S. Brodjonegoro
Periode: 27 Oktober 2014–27 Juli 2016
Bambang Brodjonegoro merupakan ekonom dan akademisi yang sebelumnya pernah menjadi Wakil Menteri Keuangan serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal.
Ia menjadi Menteri Keuangan pertama dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menangani kebijakan fiskal pada fase awal pemerintahan tersebut.
30. Purbaya Yudhi Sadewa
Periode: 8 September 2025–14 September 2026
Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.
Sebelum menduduki jabatan tersebut, Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.
Masa jabatannya berlangsung sekitar satu tahun.
Dalam periode tersebut, ia antara lain terlibat dalam pembahasan percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan APBN.
Pada September 2025, misalnya, Purbaya menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan sekaligus menjaga defisit fiskal sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pada 14 September 2026, Purbaya kemudian digantikan oleh Suahasil Nazara.
31. Suahasil Nazara
Periode: 14 September 2026–sekarang
Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin, 14 September 2026.
Pelantikan tersebut menjadi tonggak penting dalam kariernya karena Suahasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Sekretariat Negara melaporkan bahwa setelah dilantik, Suahasil menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara serta memastikan APBN mendukung program-program prioritas pemerintah.
Suahasil bukan pendatang baru di bidang kebijakan fiskal.
Ia merupakan ekonom dan akademisi yang telah lama berkecimpung dalam isu ekonomi publik.
Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994, Master of Science dari Cornell University pada 1997, dan Ph.D. bidang ekonomi dari University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003.
Kariernya di bidang kebijakan pemerintah antara lain mencakup posisi Koordinator Pokja Kebijakan di Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, kemudian Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 2016.
Pada 25 Oktober 2019, ia dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pengalaman tersebut membuat Suahasil memiliki jalur karier yang cukup khas, yakni dari akademisi, masuk ke perumusan kebijakan, memimpin unit kebijakan fiskal, kemudian menjadi Wakil Menteri Keuangan, sebelum akhirnya dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.
Tantangan berikutnya adalah mengubah pengalaman tersebut menjadi kebijakan pada level tertinggi pengelolaan keuangan negara.
Dalam keterangannya seusai pelantikan, Suahasil menyebut arahan Presiden Prabowo adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara.
Ia juga menekankan bahwa APBN harus mampu menjalankan program prioritas pemerintah sekaligus tetap sehat dan dapat dipercaya.
Siapa Menteri Keuangan dengan Masa Jabatan Terlama?
Jika melihat rentang waktu dalam dokumentasi historis Kementerian Keuangan, Ali Wardhana menonjol sebagai Menteri Keuangan dengan masa pengabdian yang sangat panjang, sekitar 15 tahun, dari 1968 hingga 1983.
Sri Mulyani juga memiliki masa pengabdian yang panjang jika seluruh periode jabatannya dijumlahkan.
Ia pertama kali menjadi Menteri Keuangan pada 2005, kembali pada 2016, dan tetap menduduki jabatan tersebut hingga 2025 dengan jeda ketika menjadi pimpinan Bank Dunia.
Keduanya mewakili dua periode yang berbeda.
Ali Wardhana berperan pada fase pembangunan dan stabilisasi Orde Baru, sementara Sri Mulyani menghadapi era Reformasi, integrasi ekonomi global, krisis global, serta pandemi COVID-19.
Siapa Menteri Keuangan dengan Masa Jabatan Tersingkat?
Sejarah Kementerian Keuangan juga mencatat sejumlah menteri yang hanya bertugas selama beberapa minggu atau bulan.
Fuad Bawazier, misalnya, menjabat dari 16 Maret hingga 21 Mei 1998, ketika Indonesia berada di tengah krisis ekonomi dan politik.
Rizal Ramli bahkan hanya menjabat dari 12 Juni hingga 9 Agustus 2001.
Singkatnya masa jabatan tersebut tidak selalu berarti kecilnya tantangan.
Sebaliknya, beberapa periode paling singkat justru berlangsung ketika kondisi politik dan ekonomi sedang sangat tidak stabil.
Dari ORI hingga APBN Modern: Bagaimana Peran Menteri Keuangan Berubah?
Perjalanan Menteri Keuangan Indonesia pada dasarnya merupakan cermin perubahan persoalan ekonomi negara.
Pada 1945–1950, fokus utama pemerintah adalah membangun fondasi keuangan negara.
Pemerintah memperjuangkan keberadaan mata uang Republik, mencari sumber pendanaan, dan menghadapi blokade ekonomi.
Salah satu tonggak pentingnya adalah penerbitan Oeang Republik Indonesia atau ORI.
Pada 1950-an hingga pertengahan 1960-an, masalah ekonomi semakin berkaitan dengan inflasi, nilai tukar, pembangunan, dan perubahan sistem ekonomi.
Gunting Sjafruddin serta kebijakan sanering dan devaluasi pada era berikutnya menjadi bagian dari sejarah panjang pengelolaan moneter Indonesia.
Era Orde Baru kemudian menempatkan stabilisasi dan pembangunan sebagai prioritas.
Kebijakan fiskal, penerimaan negara, pembangunan infrastruktur, serta perubahan sistem perbankan menjadi bagian penting dari pengelolaan ekonomi.
Setelah krisis 1997–1998, perhatian bergeser pada pemulihan ekonomi, reformasi kelembagaan, desentralisasi fiskal, dan penguatan dasar hukum pengelolaan keuangan negara.
Lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjadi salah satu tonggak penting dalam proses tersebut.
Pada era kontemporer, Menteri Keuangan menghadapi persoalan yang lebih kompleks: menjaga kredibilitas APBN, mengelola utang dan risiko fiskal, memperkuat penerimaan negara, membiayai perlindungan sosial, mendorong investasi, serta merespons guncangan ekonomi global.
Pandemi COVID-19 memperlihatkan secara nyata bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen penerimaan dan belanja, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan menstabilkan perekonomian.
Kini, Suahasil Nazara memasuki jabatan tersebut dengan latar belakang panjang di bidang kebijakan fiskal.
Tantangan yang dihadapinya adalah menjaga kesehatan APBN sekaligus memastikan anggaran mampu mendukung prioritas pemerintah.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan awalnya setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan.
FAQ Menteri Keuangan Indonesia
Siapa Menteri Keuangan Indonesia saat ini?
Per 15 September 2026, Menteri Keuangan Indonesia adalah Suahasil Nazara.
Ia dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026 untuk sisa masa jabatan pemerintahan 2024–2029.
Siapa Menteri Keuangan pertama Indonesia?
Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia adalah Samsi Sastrawidagda, yang menjabat pada 19 Agustus hingga 2 September 1945.
Siapa Menteri Keuangan sebelum Suahasil Nazara?
Menteri Keuangan sebelum Suahasil Nazara adalah Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sejak 8 September 2025 hingga 14 September 2026.
Purbaya dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86/P Tahun 2025.
Siapa Menteri Keuangan dengan masa jabatan terlama?
Ali Wardhana termasuk Menteri Keuangan dengan masa jabatan terlama, yakni sekitar 15 tahun, dari 1968 hingga 1983.
Kapan Suahasil Nazara menjadi Menteri Keuangan?
Suahasil Nazara resmi menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.
Editor : Lugas Rumpakaadi