RADAR BANYUWANGI - Ketahanan ekonomi nasional dinilai tidak cukup dibangun dengan meredam persoalan ketika sudah muncul di permukaan. Pembenahan justru harus dimulai dari sektor riil agar investasi, produksi, dan lapangan kerja tetap tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani dalam Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkonas) Apindo XXXV 2026 di Makassar.
Shinta menilai, upaya mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak bisa hanya berfokus pada persoalan ketenagakerjaan yang muncul di hilir. Menurut dia, pemerintah dan dunia usaha perlu mengurai hambatan yang sejak awal membebani aktivitas produksi dan investasi.
"Jika kita sungguh ingin mencegah PHK, kita tidak boleh hanya sibuk berdebat di hilir. Kita harus berani memperbaiki permasalahan hulunya," kata Shinta, Kamis (13/8), dikutip Antara.
Menurut Shinta, peta ekonomi global kini semakin kompleks. Dunia terfragmentasi ke dalam sejumlah blok ekonomi dan politik dengan aturan, standar, serta kepentingan yang berbeda.
Situasi tersebut turut meningkatkan risiko perubahan kebijakan perdagangan, gangguan rantai pasok, hingga volatilitas harga energi dan komoditas. Dalam kondisi seperti itu, penguatan sektor riil menjadi salah satu kunci agar perekonomian nasional tetap memiliki daya tahan.
Namun, pekerjaan rumah di dalam negeri masih cukup besar. Dunia usaha menghadapi sejumlah persoalan struktural, mulai biaya produksi yang tinggi, kesulitan mendapatkan bahan baku, ongkos logistik dan energi yang mahal, hingga regulasi serta birokrasi yang belum sepenuhnya efisien.
Persoalan produktivitas tenaga kerja dan perubahan dinamika pasar juga ikut menjadi tantangan. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, hambatan tersebut berpotensi menekan minat investasi dan kemampuan perusahaan meningkatkan produksi.
Shinta menegaskan, kebijakan menjaga ketahanan ekonomi karena itu tidak boleh berhenti pada solusi jangka pendek. Pemerintah perlu memastikan berbagai persoalan yang memengaruhi investasi, produksi, serta penciptaan lapangan kerja dapat diselesaikan dari akarnya.
"Setiap hambatan berusaha yang tidak terselesaikan akan memutus multiplier effect yang seharusnya dapat menciptakan investasi, menggerakkan produksi, dan membuka lapangan kerja," ujarnya.
Dia menilai PHK pada dasarnya merupakan dampak lanjutan dari persoalan yang telah berlangsung lebih awal. Ketika investasi tertahan, produksi melemah, dan ekspansi usaha tidak berjalan, ruang penciptaan pekerjaan baru ikut menyempit.
Karena itu, penguatan daya saing menjadi kebutuhan penting bagi dunia usaha nasional. Perusahaan dituntut semakin adaptif menghadapi perubahan lanskap ekonomi global, sementara pemerintah diharapkan menciptakan ekosistem usaha yang lebih efisien dan kompetitif.
Urgensi pembenahan tersebut juga mendapat perhatian pemerintah. Dalam sambutannya pada Rakerkonas Apindo XXXV 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih kuat meski tekanan global terus berubah.
Sejumlah indikator disebut menjadi modal untuk menjaga momentum pertumbuhan, di antaranya stabilitas inflasi, meningkatnya optimisme sektor manufaktur, pertumbuhan kredit, investasi, serta perkembangan ekonomi digital.
Pemerintah juga terus mendorong penguatan iklim investasi melalui deregulasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus, transisi energi, serta kemitraan strategis bersama dunia usaha. Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah kompetisi ekonomi global.
Di sisi lain, penguatan sektor pangan juga ditempatkan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu fondasi kedaulatan bangsa.
Pemerintah, kata dia, terus mempercepat reformasi regulasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Upaya itu sekaligus diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan petani dan nelayan serta membangun ekosistem desa sebagai pusat produksi nasional.
Ekosistem tersebut diharapkan terhubung dengan pembiayaan, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan begitu, penguatan sektor riil tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga menjangkau basis produksi di daerah.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara