RADAR BANYUWANGI - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan II 2026. Secara tahunan atau year on year (yoy), konsumsi pemerintah tumbuh 15,97 persen, melampaui komponen pengeluaran lainnya dan memberikan kontribusi signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud menjelaskan, konsumsi pemerintah menyumbang 1,07 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 7,57 persen pada triwulan II 2026.
Menurut Edy, peningkatan tersebut didorong oleh realisasi belanja pegawai yang lebih tinggi, termasuk pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Selain itu, percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS serta bertambahnya jumlah ASN turut meningkatkan nilai belanja pegawai pemerintah.
Di sisi lain, belanja barang dan jasa pemerintah juga mengalami kenaikan sehingga semakin memperkuat pertumbuhan konsumsi pemerintah pada periode tersebut.
"Pada triwulan II memang terdapat realisasi pembayaran gaji ke-13. Selain itu, jumlah pegawai negeri juga mengalami peningkatan sehingga nilai belanja pegawai ikut meningkat," ujar Edy, Rabu (5/8/2026), dikutip Antara.
BPS juga menilai tingginya pertumbuhan konsumsi pemerintah dipengaruhi oleh faktor low base effect. Pada triwulan II 2025, konsumsi pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar 0,33 persen secara tahunan sehingga capaian tahun ini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan belanja pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran MBG hingga Juni 2026 mencapai Rp98,8 triliun secara kumulatif selama semester pertama tahun ini.
Dari total tersebut, realisasi pada triwulan I mencapai Rp54,1 triliun, sedangkan pada triwulan II sebesar Rp44,7 triliun. Meski lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya, nilainya melonjak tajam dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang baru mencapai Rp2,9 triliun.
Edy menilai peningkatan realisasi belanja pemerintah akan memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Setiap anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan mengalir ke berbagai sektor usaha sehingga mendorong aktivitas ekonomi dan mendukung pertumbuhan nasional.
"Semakin besar realisasi belanja pemerintah, tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah masuk ke dunia usaha, kemudian berputar dalam perekonomian dan memberikan dampak positif," katanya.
Secara keseluruhan, ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai PDB atas dasar harga konstan meningkat dari Rp3.396,6 triliun pada triwulan II 2025 menjadi Rp3.576,2 triliun pada triwulan II 2026.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan andil 2,67 persen. Komponen ini tumbuh 5,06 persen secara tahunan dan berkontribusi 53,32 persen terhadap PDB.
Selanjutnya, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 6,87 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 29,36 persen dan memberikan andil 2,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tumbuh 6,93 persen dengan kontribusi 1,35 persen terhadap PDB.
Di sektor perdagangan luar negeri, ekspor meningkat 4,13 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 23,13 persen. Namun, impor tumbuh lebih tinggi, yakni 8,82 persen. Karena impor menjadi faktor pengurang dalam perhitungan PDB, net ekspor tercatat memberikan andil negatif sebesar 0,78 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara