RADARBANYUWANGI.ID - Kabar baik kembali menghampiri petani kelapa sawit di Provinsi Riau. Harga tandan buah segar (TBS) sawit untuk periode 22 hingga 28 Juli 2026 resmi mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya.
Penyesuaian harga tersebut berlaku bagi dua kelompok petani, yakni petani swadaya dan petani plasma. Kenaikan ini tidak lepas dari pergerakan positif harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta inti sawit (kernel) di pasar.
Berdasarkan keputusan Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, harga TBS petani swadaya naik Rp 13,25 per kilogram (kg) atau meningkat 0,35 persen. Dengan kenaikan tersebut, harga TBS swadaya kini berada di angka Rp 3.846 per kg untuk tanaman kelompok umur sembilan tahun sebagai acuan tertinggi.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Disbun Provinsi Riau Defris Hatmaja menyebut, penguatan harga komoditas turunan sawit menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga TBS.
"Kenaikan harga TBS pada periode ini masih dipengaruhi oleh meningkatnya harga jual CPO dan inti sawit," ujar Defris, Rabu (22/7/2026), dikutip Antara.
Pada kelompok petani swadaya, harga CPO tercatat naik Rp 62,56 per kg menjadi Rp 15.660 per kg. Sementara harga inti sawit juga mengalami peningkatan Rp 30,14 per kg hingga mencapai Rp 14.035 per kg.
Tidak hanya petani swadaya, kelompok petani plasma juga memperoleh kenaikan harga. Pada periode yang sama, harga pembelian TBS plasma meningkat Rp 39,58 per kg atau tumbuh 1,02 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Harga TBS plasma kini ditetapkan sebesar Rp 3.930,55 per kg. Kenaikan tersebut didukung oleh harga CPO yang naik Rp 55,29 per kg menjadi Rp 15.660 per kg.
Selain itu, harga inti sawit untuk petani plasma juga mencatat peningkatan cukup besar, yakni naik Rp 169,22 per kg hingga berada di level Rp 14.035 per kg.
Pergerakan positif ini menjadi tambahan harapan bagi petani sawit di tengah dinamika harga komoditas perkebunan yang terus berubah.
Di sisi lain, Disbun Riau memastikan proses penetapan harga TBS terus dibenahi agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah berupaya menjaga mekanisme perhitungan harga tetap transparan dan memberikan rasa keadilan bagi petani maupun perusahaan pengolahan.
Defris menjelaskan, penguatan tata kelola tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, serta berbagai pihak yang terlibat dalam sektor perkebunan.
Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
"Meningkatkan tata kelola penetapan harga merupakan upaya serius dari semua pemangku kepentingan yang didukung oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pendapatan petani yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat," pungkas Defris.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara