RADARBANYUWANGI.ID - Gelombang penataan ulang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi perhatian. Kali ini, sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu bidang yang dinilai membutuhkan konsolidasi melalui rencana penggabungan PalmCo dan Agrinas Palma.
Gagasan merger dua entitas bisnis sawit pelat merah tersebut disampaikan Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan. Ia menilai penyatuan kedua perusahaan dapat menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem perkebunan nasional yang lebih kuat, efisien, dan memiliki daya saing tinggi.
Menurut Herry, penggabungan perusahaan dengan bidang usaha sejenis diperlukan untuk mengurangi potensi tumpang tindih pasar. Selama ini, keberadaan sejumlah entitas BUMN dengan lini bisnis yang beririsan dinilai berpotensi menciptakan persaingan internal di antara perusahaan milik negara.
“Dua entitas ini sebaiknya digabungkan agar terkonsolidasi, seperti yang sudah terjadi di InJourney atau Pelindo. Dengan begitu, BUMN bisa saling mendukung, bukan saling beradu di pasar yang sama,” ujar Herry, Rabu (22/7/2026), dikutip Antara.
Ia menyebut pola konsolidasi BUMN telah diterapkan pada sejumlah sektor lain dan memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan perusahaan. Penggabungan di sektor pariwisata melalui InJourney dan sektor kepelabuhanan melalui Pelindo menjadi contoh bagaimana restrukturisasi dapat memperkuat posisi bisnis perusahaan negara.
Menurutnya, langkah serupa di sektor perkebunan menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih sederhana dan profesional. Dengan jumlah entitas yang lebih terkonsolidasi, perusahaan negara diharapkan mampu bekerja lebih fokus dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.
Konsolidasi sektor sawit tersebut juga sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam melakukan penataan BUMN. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen untuk melakukan perampingan jumlah perusahaan negara guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Presiden menyampaikan bahwa langkah penutupan, pemutusan rantai birokrasi, hingga merger terhadap sejumlah BUMN telah memberikan dampak penghematan anggaran.
Efisiensi tersebut berasal dari pengurangan berbagai biaya rutin perusahaan, mulai dari beban operasional, sewa gedung, hingga pengeluaran terkait struktur manajemen seperti gaji direksi dan komisaris.
Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat berkurang secara signifikan hingga maksimal 350 perusahaan pada akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari peta jalan restrukturisasi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagdata Nusantara (Danantara).
Presiden menyebut Danantara telah menyatakan kesiapan untuk menjalankan agenda penataan tersebut. Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, potensi penghematan anggaran negara diperkirakan dapat mencapai Rp70 triliun hingga Rp80 triliun.
Editor : Lugas RumpakaadiSumber : Antara