RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi kembali mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat. Kali ini, Kementerian Koordinator (Kemenko) Pangan menunjuk Banyuwangi sebagai daerah percontohan pengembangan Dashboard Rice Journey, sistem pemantauan komoditas beras berbasis data real time yang akan menjadi decision support system (DSS) bagi pengambil kebijakan nasional.
Penunjukan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi antara Kemenko Pangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pemkab Banyuwangi yang digelar pada Senin (6/7). Hadir dalam pertemuan itu Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, bersama Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Wakil Bupati Mujiono.
Sugeng menjelaskan, pengembangan Dashboard Rice Journey merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yakni meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional dari angka 73 pada 2025 menjadi 82 pada 2029.
"Salah satunya pemerintah akan mengembangkan DSS berupa Dashboard Rice Journey. Dashboard ini akan memberikan masukan sebagai bahan pengambil kebijakan, khususnya beras, secara cepat, tepat, dan berbasis data," ujarnya.
Menurut Sugeng, sistem tersebut dirancang untuk menghadirkan data pangan secara real time sehingga mampu menjawab berbagai persoalan strategis dalam tata kelola beras nasional melalui pendekatan system thinking dan system dynamics.
Dashboard akan mampu mengidentifikasi sejak dini potensi risiko produksi, kenaikan harga, hingga ancaman kelangkaan beras di suatu wilayah. Sistem juga akan memetakan faktor penyebabnya, mulai dari produksi, ketersediaan stok, kapasitas penggilingan padi (Rice Milling Unit/RMU), distribusi, biaya logistik, kondisi cuaca, hingga perilaku pasar.
Tak hanya itu, dashboard juga akan mengukur kualitas data yang tersedia, menyimulasikan berbagai skenario kebijakan, sekaligus menghasilkan rekomendasi intervensi yang dapat segera dijalankan oleh instansi terkait.
"Dashboard tidak hanya mampu mendeteksi potensi gangguan secara dini, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab-akibat, mengevaluasi kualitas bukti, mensimulasikan berbagai skenario kebijakan, serta menghasilkan rekomendasi intervensi yang tepat sasaran," jelas Sugeng.
Banyuwangi dipilih bukan tanpa alasan. Pemerintah pusat menilai kabupaten di ujung timur Pulau Jawa tersebut memiliki ekosistem yang mendukung untuk menjadi laboratorium pengembangan sistem pemantauan pangan nasional.
Selain dikenal sebagai salah satu daerah pemasok beras nasional, Banyuwangi juga dinilai aktif melakukan monitoring distribusi pangan, pengendalian inflasi daerah, serta memiliki tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi yang telah berkembang.
Karena itu, hasil pengembangan Dashboard Rice Journey di Banyuwangi nantinya tidak hanya dimanfaatkan secara lokal, tetapi akan menjadi model yang dapat direplikasi di berbagai daerah di Indonesia.
"Program ini akan menjadi kolaborasi dan sinergi antara Kemenko Pangan dan Pemkab Banyuwangi dalam mewujudkan tata kelola pangan yang lebih baik. Model yang dikembangkan di Banyuwangi nantinya akan menjadi acuan bagi daerah lain," kata Sugeng.
Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan Pemkab Banyuwangi mendukung penuh pengembangan sistem tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BRIN menjadi langkah penting untuk memperkuat kebijakan pangan yang lebih presisi.
"Terima kasih atas kepercayaan Kemenko Pangan kepada Banyuwangi. Semoga kolaborasi ini menghasilkan kebijakan tata kelola pangan yang berbasis pada kondisi riil di lapangan sehingga mampu memaksimalkan produksi pangan nasional," ujarnya.
Pengembangan Dashboard Rice Journey di Banyuwangi diharapkan menjadi tonggak baru dalam transformasi tata kelola pangan nasional. Dengan dukungan data yang terintegrasi dan analisis berbasis teknologi, pemerintah dapat mengambil keputusan lebih cepat, akurat, dan adaptif dalam menjaga stabilitas pasokan maupun harga beras di Indonesia. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin