RADARBANYUWANGI.ID – Sensus Ekonomi 2026 resmi bergulir di Banyuwangi. Ribuan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) mulai menyisir rumah tangga untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menariknya, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani turut menjadi salah satu warga yang didata langsung oleh petugas sensus pada Rabu (24/6).
Pendataan dilakukan di kediaman Bupati Ipuk di Jalan Tunggul Ametung, Banyuwangi. Proses tersebut turut didampingi Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam sebagai bagian dari pelaksanaan awal Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung serentak.
Sensus ini menjadi agenda nasional untuk memperoleh gambaran terkini mengenai kondisi ekonomi rumah tangga, jenis usaha yang berkembang, hingga dinamika sektor ekonomi yang menjadi penopang daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kami sudah disensus oleh BPS. Petugas menanyakan apa yang ada di dalam rumah, terutama dari sisi ekonomi rumah tangga,” kata Ipuk usai mengikuti proses pendataan.
Menurut Ipuk, data yang dihimpun melalui sensus ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hasil pendataan akan memberikan gambaran utuh mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus memetakan sektor-sektor ekonomi yang berkembang di Banyuwangi.
“Data yang didapat akan mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang selanjutnya bisa menjadi bahan intervensi berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Karena itu, Ipuk mengajak seluruh masyarakat Banyuwangi untuk menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang terus diperbarui agar mampu membaca perkembangan ekonomi masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, program pembangunan maupun bantuan ekonomi dapat disalurkan secara lebih efektif.
“Data yang akurat tidak hanya membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini diperlukan agar pemkab mengetahui peta ekonomi Banyuwangi dan bagaimana pergerakannya. Sehingga kami bisa mengambil kebijakan dengan tepat untuk lebih menggerakkan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 menargetkan seluruh rumah tangga di Banyuwangi tanpa terkecuali. Untuk mendukung pelaksanaan pendataan tersebut, BPS Banyuwangi menerjunkan sekitar 1.953 petugas lapangan.
Pendataan telah dimulai sejak 17 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas akan mendatangi rumah-rumah warga untuk mengumpulkan data ekonomi secara langsung.
Abdus menjelaskan, hasil sensus ekonomi akan menjadi dasar penting bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan ekonomi.
Ia mencontohkan, sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang berjalan saat ini lahir dari hasil pemetaan ekonomi masyarakat pada sensus sebelumnya.
“Sensus ini akan memotret ekonomi warga Banyuwangi dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah maupun pusat untuk membuat kebijakan yang tepat bagi masyarakat. Contohnya program KUR yang lahir dari sensus ekonomi sebelumnya setelah diketahui bahwa potret ekonomi Indonesia didominasi UMKM,” paparnya.
Lebih lanjut, Abdus memastikan bahwa data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Karena itu, masyarakat diminta tidak khawatir saat memberikan informasi kepada petugas.
“Mohon terima petugas dengan baik dan isi jawaban dengan benar. Yang penting, data yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan pajak. Sampai saat ini belum ada laporan terkait penolakan dari warga,” pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin