RADARBANYUWANGI.ID – Kelangkaan minyak goreng subsidi merek MinyaKita mulai berdampak pada kenaikan harga di sejumlah pasar di Banyuwangi. Kondisi itu membuat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi meminta Bulog memperluas distribusi sekaligus menambah kuota pasokan hingga ke pasar-pasar desa.
Langkah tersebut dilakukan menyusul meningkatnya harga minyak goreng curah maupun premium pasca-Lebaran. Di sisi lain, keberadaan MinyaKita di pasaran mulai sulit ditemukan sehingga memicu lonjakan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
Kepala Diskop UMP Banyuwangi Nanin Oktaviantie mengatakan, distribusi MinyaKita perlu diperluas agar masyarakat di wilayah pedesaan juga bisa mendapatkan akses minyak goreng subsidi dengan harga terjangkau.
Menurut dia, selama ini distribusi masih banyak terfokus di pasar daerah. Padahal jumlah pasar desa di Banyuwangi jauh lebih banyak dan menjadi titik kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Pasar daerah hanya ada 20, sedangkan pasar desa kurang lebih ada sekitar 53. Kami minta Bulog biar bisa menjangkau lebih banyak ke pasar desa,” ujarnya.
Nanin menjelaskan, kelangkaan MinyaKita tidak hanya terjadi di Banyuwangi, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan distribusi pasokan yang mengalami keterlambatan maupun hambatan di tingkat penyaluran.
Diskop UMP, kata dia, memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penataan di pasar daerah. Karena itu, pihaknya meminta Bulog mengantisipasi potensi kekurangan stok, terutama di pasar besar dan pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
“Kewenangan kita menata di pasar daerah. Jadi kita minta Bulog untuk mengantisipasi stok-stok yang ada di pasar besar atau pasar daerah,” jelasnya.
Kelangkaan stok minyak subsidi berdampak langsung terhadap harga jual di lapangan. Meski pemerintah telah menetapkan HET MinyaKita sebesar Rp 15.700 per liter, Diskop UMP menemukan sejumlah toko menjual di atas ketentuan tersebut.
Berdasarkan hasil pemantauan, MinyaKita di beberapa lokasi dijual dengan harga Rp 17 ribu hingga Rp 18 ribu per liter. Kondisi itu dipicu tingginya permintaan masyarakat di tengah keterbatasan stok yang tersedia di pasar.
Nanin menyebut, salah satu faktor yang ikut memengaruhi distribusi MinyaKita adalah penyaluran untuk program Bantuan Pangan (Bapang). Jika sebelumnya bantuan hanya berupa beras, kini pemerintah juga menambahkan minyak goreng subsidi dalam paket bantuan.
“Kemarin memang MinyaKita itu fokus untuk supply ke Bantuan Pangan. Bapang yang dulu itu hanya dapat beras, beberapa waktu ini ditambah minyak, itu ikut memengaruhi stok yang didistribusikan ke pasar-pasar,” terangnya.
Temuan terkait harga jual di atas HET tersebut telah dilaporkan kepada Bulog Banyuwangi untuk segera ditindaklanjuti. Diskop UMP meminta agar pasokan MinyaKita diperbanyak, terutama di pasar-pasar yang ditemukan terjadi kenaikan harga cukup tinggi.
Menurut Nanin, penambahan suplai menjadi langkah penting untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
“Kita minta supaya Bulog memasok lebih banyak lagi. Untuk menekan harga di pasar juga. Karena sejak hari raya harga minyak goreng non subsidi sudah naik,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Banyuwangi Dwiana Puspitasari memastikan stok MinyaKita di wilayah Banyuwangi masih dalam kondisi aman. Distribusi minyak goreng subsidi terus dilakukan secara bertahap sesuai kedatangan pasokan.
Sejak awal tahun hingga saat ini, Bulog Banyuwangi tercatat telah mendistribusikan sebanyak 759.608 liter MinyaKita ke masyarakat.
“Untuk stok kondisinya terus berubah karena kedatangan bertahap. Jadi setiap saat ada penambahan,” pungkasnya.
Pemerintah daerah berharap penambahan distribusi MinyaKita hingga pasar desa dapat membantu menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat tetap memperoleh minyak goreng subsidi sesuai HET di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. (fre/sgt)
Editor : Ali Sodiqin