RADARBANYUWANGI.ID – Kelangkaan minyak goreng subsidi MinyaKita mulai terasa nyata di Banyuwangi. Di tengah lonjakan harga minyak goreng nonsubsidi, stok MinyaKita justru menghilang dari pasaran sejak dua pekan terakhir, memicu kepanikan sekaligus beban baru bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil.
Pantauan di sejumlah pasar tradisional di wilayah kota Banyuwangi menunjukkan kondisi serupa: rak-rak pedagang kosong dari kemasan MinyaKita. Jika pun ada, harganya sudah melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Di Pasar Karangrejo, salah satu pedagang, Lilik, mengaku sudah kehabisan stok sejak dua minggu lalu. Pengiriman terakhir datang dalam jumlah terbatas dan langsung diserbu pembeli.
“Terakhir ada minggu lalu, tapi langsung habis. Saya sempat jual Rp19 ribu per liter,” ujarnya.
Lonjakan harga minyak goreng nonsubsidi menjadi pemicu utama tingginya permintaan MinyaKita. Harga minyak kemasan premium yang sebelumnya berkisar Rp20 ribu per liter kini merangkak naik hingga Rp23 ribu.
“Makanya yang dicari MinyaKita. Tapi sudah dua minggu ini kosong. Kalau merek lain masih ada,” tambahnya.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kelangkaan. Rantai distribusi yang panjang membuat harga MinyaKita di tingkat pengecer kerap tak lagi sesuai HET. Lilik mengungkapkan, tidak semua pedagang mendapatkan pasokan langsung dari Bulog.
“Kalau yang dapat kiriman langsung dari Bulog, harganya Rp16 ribu. Tapi yang ambil dari pedagang lain bisa jual Rp17 ribu sampai Rp19 ribu,” jelasnya.
Kondisi serupa juga terjadi di Pasar Banyuwangi yang berada di kawasan Gedung Wanita. Hampir seluruh los sembako tidak lagi memiliki stok MinyaKita. Salah satu pedagang, Nur, 45, menyebut pasokan sudah tidak datang lebih dari sepekan.
“Biasanya seminggu dua kali kiriman dari Bulog. Tapi ini sudah lebih dari seminggu tidak datang,” katanya.
Tak hanya itu, jumlah pasokan yang diterima pedagang juga mengalami penurunan signifikan. Jika sebelumnya ia mendapatkan 50 karton (setara 600 liter), kini hanya sekitar 30 karton.
“Sejak setelah Lebaran jatahnya berkurang. Jadi pembelian saya batasi, maksimal 4 liter per orang. Banyak yang mau borong, tapi tidak saya kasih. Kasihan pelanggan kecil,” ungkapnya.
Lonjakan konsumsi minyak subsidi terjadi dalam sebulan terakhir, seiring naiknya harga minyak goreng curah dari Rp20 ribu menjadi Rp22.500 per liter. Kondisi ini membuat masyarakat beralih ke MinyaKita sebagai alternatif yang lebih terjangkau.
Meski demikian, Nur mengaku tetap berusaha menjual sesuai HET.
“Saya tetap jual Rp16 ribu per liter. Sudah saya laporkan ke Bulog kalau stok habis, tapi katanya belum waktunya kirim,” ujarnya.
Kelangkaan ini juga berdampak langsung pada konsumen rumah tangga hingga pelaku usaha mikro. Masitah, 53, seorang pembeli sekaligus pedagang makanan, mengaku terpaksa beralih ke minyak goreng premium.
“Sejak puasa sudah terasa. Plastik naik, minyak juga naik. MinyaKita sering habis, jadi mau tidak mau beli yang lebih mahal,” keluhnya.
Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Banyuwangi, Dwiana Puspitasari, memastikan bahwa stok MinyaKita di gudang Bulog sebenarnya dalam kondisi aman. Hingga awal tahun, Bulog Banyuwangi telah menyalurkan 759.608 liter minyak goreng subsidi ke masyarakat.
“Stok kami cukup. Harga juga tetap kami kendalikan sesuai HET Rp15.700 per liter,” tegasnya.
Distribusi MinyaKita dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari kios pengecer pasar SP2KP, pasar non-SP2KP, Rumah Pangan Kita (RPK), hingga ritel modern.
Terkait keluhan pedagang mengenai pengurangan kuota, Dwiana menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk pemerataan distribusi agar lebih banyak masyarakat mendapatkan akses.
“Supaya jangkauan lebih luas. Kami juga rutin melakukan operasi pasar dan gerakan pangan murah bersama pemkab,” katanya.
Bulog bersama Satgas Pangan juga terus memantau harga di lapangan. Pedagang yang terbukti menjual di atas HET akan diberikan sanksi tegas, termasuk penghentian pasokan.
“Kalau ada yang melanggar, kami tegur. Bahkan bisa tidak kami kirimi lagi,” pungkasnya.
Situasi ini menegaskan bahwa persoalan minyak goreng tidak hanya soal ketersediaan, tetapi juga distribusi dan stabilitas harga. Tanpa pengawasan ketat dan intervensi efektif, beban ekonomi masyarakat kecil dikhawatirkan akan semakin berat. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin