RADARBANYUWANGI.ID – Upaya memperkuat keamanan pangan di Banyuwangi kini memasuki fase baru. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperluas intervensi hingga ke level desa, pasar, dan sekolah, menyasar langsung titik-titik paling krusial dalam rantai konsumsi masyarakat.
Langkah ini bukan sekadar program rutin, melainkan strategi sistematis untuk menutup celah risiko pangan dari hulu hingga hilir—mulai dari produksi rumah tangga, distribusi di pasar, hingga konsumsi oleh pelajar.
Kepala BPOM di Jember, Benny Hendrawan Prabowo, menegaskan bahwa keamanan pangan adalah fondasi utama kesehatan publik yang tidak bisa ditawar.
“Melalui advokasi lintas sektor ini, kami ingin membangun komitmen bersama antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat agar tercipta lingkungan pangan yang aman,” ujarnya dalam forum advokasi keterpaduan keamanan pangan di Banyuwangi, Selasa (28/4).
Intervensi Terpadu: Desa, Pasar, Sekolah
Program intervensi yang segera digulirkan BPOM dirancang menyentuh tiga sektor strategis. Di tingkat desa, akan dibentuk kader keamanan pangan yang bertugas mengedukasi masyarakat tentang cara memilih dan mengolah makanan yang aman.
Kader ini diharapkan menjadi ujung tombak perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam menghindari bahan berbahaya dan praktik pengolahan yang tidak higienis.
Di sektor pasar, BPOM akan mendorong terbentuknya komunitas pedagang yang sadar keamanan pangan. Mereka tidak hanya dituntut menjual produk yang aman, tetapi juga berperan aktif mengedukasi konsumen.
“Pasar menjadi titik krusial karena di sanalah interaksi antara produsen dan konsumen terjadi. Kesadaran pedagang sangat menentukan kualitas pangan yang beredar,” jelas Benny.
Sementara itu, di lingkungan sekolah, intervensi difokuskan pada jenjang SMP dan SMA. Edukasi tidak hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga guru dan orang tua.
“Harapannya siswa bisa menjadi agen perubahan dan menularkan pengetahuan kepada teman sebaya,” tambahnya.
Bimtek dan Penguatan SDM
Untuk memastikan program berjalan efektif, BPOM akan menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi seluruh elemen yang terlibat. Mulai dari kader desa, pengelola pasar, hingga komunitas sekolah.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia ini dinilai menjadi kunci keberhasilan program, mengingat tantangan keamanan pangan tidak hanya soal pengawasan, tetapi juga perubahan perilaku.
Pemkab Banyuwangi Siap Dukung Penuh
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyambut positif langkah BPOM tersebut. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M Yanuarto Bramuda, menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama.
“Pemkab siap bersinergi dengan BPOM dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan masyarakat mendapatkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas,” ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi pendekatan paling efektif dalam menjawab kompleksitas persoalan pangan yang melibatkan banyak pihak.
Komitmen Bersama, Pengawasan Lebih Terintegrasi
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara BPOM di Jember dan lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi simbol penguatan koordinasi sekaligus komitmen nyata menjaga keamanan pangan di Banyuwangi.
Pendekatan terintegrasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan yang lebih solid, tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Di tengah meningkatnya konsumsi pangan olahan dan kompleksitas distribusi, isu keamanan pangan menjadi semakin krusial. Kasus penggunaan bahan berbahaya hingga praktik pengolahan yang tidak standar masih menjadi ancaman nyata.
Melalui intervensi berbasis komunitas ini, BPOM dan Pemkab Banyuwangi berharap mampu membangun ekosistem pangan yang aman secara berkelanjutan.
Dengan menyasar desa, pasar, dan sekolah secara simultan, program ini diharapkan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga membentuk budaya baru: masyarakat yang lebih sadar, selektif, dan bertanggung jawab dalam mengonsumsi pangan. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin