RADARBANYUWANGI.ID – Kelangkaan elpiji 3 kilogram atau gas “melon” di sejumlah wilayah Banyuwangi menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari hasil pengawasan lapangan, ditemukan praktik penggunaan elpiji subsidi oleh warung besar yang seharusnya tidak berhak.
Temuan tersebut diperoleh dari sidak yang dilakukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Banyuwangi sejak awal Ramadan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi elpiji subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Kepala Diskopumdag Banyuwangi, Nanin Oktaviantie, mengungkapkan bahwa peningkatan konsumsi elpiji subsidi sudah terlihat sejak bulan puasa. Kondisi ini diperparah dengan sistem distribusi yang belum optimal.
“Sejak bulan puasa Ramadan kami sudah minta tim turun. Kami lakukan sidak untuk memastikan tidak ada penimbunan elpiji subsidi, baik di pangkalan maupun pihak lain,” ujarnya.
Dari hasil sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah warung besar yang menggunakan tabung elpiji subsidi. Padahal, sesuai ketentuan, elpiji 3 kilogram diperuntukkan bagi rumah tangga dan pelaku usaha mikro.
Meski demikian, Diskopumdag mengaku belum bisa memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran tersebut karena keterbatasan regulasi dari pemerintah pusat.
“Sifatnya masih imbauan. Jadi kami hanya bisa mengingatkan warung atau restoran agar beralih ke elpiji non-subsidi,” jelas Nanin.
Untuk mengatasi kelangkaan yang kerap terjadi, pemerintah daerah membuka jalur pengaduan cepat bagi masyarakat. Warga diminta segera melaporkan jika mengalami kesulitan mendapatkan elpiji subsidi, terutama melalui pemerintah kecamatan.
“Kami minta laporan lewat WhatsApp ke Camat. Jam berapa pun akan kami respons. Kalau malam ada laporan, besok pagi langsung kami minta dropping tambahan,” tegasnya.
Selain tingginya konsumsi, masalah distribusi menjadi faktor utama yang menyebabkan kelangkaan berulang, terutama saat libur panjang. Diskopumdag pun telah meminta Pertamina untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi.
“Setiap libur panjang selalu terulang. Kami minta distribusinya dievaluasi, termasuk penataan agen dan pangkalan agar tidak terlalu jauh dari wilayah distribusi,” tambahnya.
Lonjakan konsumsi elpiji di Banyuwangi juga tergolong signifikan. Dalam kondisi normal, kebutuhan elpiji mencapai sekitar 63 ribu tabung per hari. Namun saat libur panjang, angka tersebut bisa meningkat hingga dua sampai tiga kali lipat.
Kondisi ini diperparah dengan adanya pangkalan yang tidak beroperasi saat hari libur, sehingga distribusi tidak berjalan maksimal di lapangan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri rutin mengajukan penambahan kuota elpiji ke Pertamina, terutama saat momentum hari besar seperti Lebaran. Bahkan, pengajuan tambahan sempat mencapai 200 persen, meskipun realisasinya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan.
Ke depan, pemerintah daerah berharap adanya skema distribusi baru yang lebih adaptif, termasuk memastikan pangkalan tetap buka selama hari libur agar masyarakat tidak kesulitan mendapatkan elpiji.
“Minimal pangkalan tetap buka. Jadi masyarakat tidak kesulitan meski distribusi terhambat,” ujar Nanin.
Sementara itu, persoalan kelangkaan elpiji juga sempat terjadi di wilayah Muncar. Di daerah dengan jumlah penduduk sekitar 140 ribu jiwa tersebut, gas elpiji 3 kilogram sempat sulit didapat.
Camat Muncar, Akhmad Kholid Askandar, menyebut laporan kelangkaan terakhir diterima dari masyarakat pada awal April. Masalah tersebut kemudian langsung disampaikan kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti.
“Pimpinan langsung berkoordinasi dengan Pertamina untuk menangani kelangkaan gas di wilayah Muncar,” jelasnya.
Dari hasil penelusuran, salah satu akar persoalan ditemukan pada rantai distribusi di tingkat pengecer. Pemerintah bersama pihak terkait kini terus melakukan evaluasi agar distribusi elpiji subsidi bisa lebih tepat sasaran dan tidak lagi menimbulkan kelangkaan di masyarakat. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin