RADARBANYUWANGI.ID - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mengajukan usulan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara untuk mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sekaligus memperkuat ekosistem pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
PNM saat ini merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan telah menjadi bagian dari Danantara Indonesia. Namun, Kementerian Keuangan menilai perlu adanya pendekatan baru agar penyaluran KUR lebih efisien dan tepat sasaran.
“Saya sedang propose ke Danantara, agar PNM diserahkan ke kami. Nanti kami akan jadikan PNM sebagai penyalur KUR,” kata Purbaya, Selasa (7/4/2026), dikutip Antara.
Ia menjelaskan bahwa PNM berpotensi ditempatkan sebagai anak usaha di bawah Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur atau Pusat Investasi Pemerintah.
Salah satu alasan utama di balik usulan ini adalah tingginya biaya yang harus ditanggung pemerintah dalam penyaluran KUR melalui perbankan. Selama ini, pemerintah harus membayar bunga hingga 18 persen untuk skema tersebut.
“Kalau KUR yang disalurkan lewat bank-bank itu kan kami bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang, setiap tahun sekitar Rp40 triliun,” tegas Purbaya.
Dengan mengalihkan penyaluran melalui PNM, dana sebesar Rp40 triliun per tahun tersebut diharapkan tidak lagi habis untuk subsidi bunga, melainkan dapat menjadi dana bergulir yang memperkuat permodalan.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan menargetkan transformasi PNM menjadi bank khusus UMKM dengan kekuatan modal besar. Dalam lima tahun ke depan, PNM diharapkan mampu tumbuh menjadi institusi keuangan dengan modal mencapai Rp200 triliun.
“Anggaran kami tetap Rp40 triliun setiap tahun, tapi tidak hilang. Dana itu dipinjamkan kembali sebagai dana bergulir dengan bunga murah,” terang Purbaya.
Selain itu, pemerintah juga merancang pembangunan ekosistem UMKM terintegrasi yang mencakup pendampingan usaha, pemasaran, pelatihan, hingga penjaminan kredit.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan disebut telah mendapatkan sinyal dukungan awal. Namun demikian, proses pembahasan masih berlangsung dengan Danantara Indonesia.
Purbaya menekankan pentingnya dukungan dari DPR, khususnya Komisi XI, sebelum rencana tersebut dieksekusi. Ia juga membuka kemungkinan bahwa pengambilalihan tidak akan dilakukan jika Danantara mampu menjalankan pengembangan ekosistem UMKM secara mandiri.
“Kalau bisa direalisasikan oleh Danantara sendiri, silakan jalan. Tapi kalau tidak, kami akan ambil alih PNM,” ujarnya.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan murah bagi UMKM sekaligus mengefisienkan penggunaan anggaran negara.
Editor : Lugas Rumpakaadi