RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah merumuskan langkah mitigasi atas lonjakan harga plastik yang terjadi di dalam negeri. Kenaikan tersebut dipicu oleh meningkatnya biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa pemerintah menyadari kondisi ini telah memberikan tekanan signifikan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, terutama yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.
Saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Senin, Maman mengungkapkan bahwa keluhan dari pelaku UMKM terus berdatangan dalam beberapa waktu terakhir.
“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik. Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” ujar Maman, dikutip Antara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan sedang menyusun strategi agar keberlangsungan usaha UMKM tetap terjaga di tengah tekanan biaya produksi yang meningkat.
Dalam menghadapi situasi ini, Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan guna menentukan langkah yang paling tepat. Namun, Maman menilai pembahasan masih berada pada tahap awal sehingga belum dapat merinci kebijakan yang akan diambil.
“Kami masih dalam tahap pembahasan teknis. Jadi untuk detail langkahnya, nanti akan kami sampaikan setelah semuanya siap,” katanya.
Lonjakan harga plastik di dalam negeri dilaporkan mencapai 30 hingga 80 persen. Kenaikan ini berkaitan erat dengan memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Gejolak geopolitik tersebut mengganggu distribusi bahan baku utama plastik, khususnya nafta, turunan minyak bumi, yang menjadi komponen penting dalam industri petrokimia. Selain itu, kenaikan harga minyak global turut memperburuk kondisi, sehingga mendorong biaya produksi plastik meningkat tajam.
Akibatnya, pelaku UMKM yang mengandalkan plastik untuk kemasan menghadapi tekanan biaya yang tidak kecil. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan usaha, terutama bagi sektor yang memiliki margin keuntungan terbatas.
Menanggapi situasi tersebut, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan intervensi pasar guna melindungi UMKM. Komisi ini menilai langkah cepat diperlukan agar dampak kenaikan harga tidak semakin meluas.
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menekankan pentingnya stabilisasi harga dan penguatan industri dalam negeri.
“Pemerintah perlu segera melakukan stabilisasi melalui pengawasan distribusi bahan baku serta penguatan industri petrokimia nasional agar ketergantungan terhadap pasokan global bisa dikurangi,” ujar Firnando dalam keterangan pers, Senin (6/4/2026).
Ia menambahkan bahwa penguatan industri petrokimia nasional menjadi kunci jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan baku, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.
Editor : Lugas Rumpakaadi