RADARBANYUWANGI.ID – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) atau “gas melon” kembali menjadi sorotan di Banyuwangi.
Kali ini, Komisi II DPRD Banyuwangi menilai persoalan tersebut bukan semata akibat keterbatasan kuota, melainkan lebih pada sistem distribusi yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah setiap tahun sebenarnya telah mengajukan penambahan kuota elpiji.
Namun, realisasi di lapangan justru tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Setiap tahun ada pengajuan penambahan kuota. Tapi kalau kita lihat datanya, justru ada penurunan, termasuk pada 2025. Bahkan kuotanya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.
Menurut Emy, akar persoalan terletak pada pola distribusi yang masih menggunakan sistem pembagian merata setiap bulan.
Padahal, kebutuhan LPG di masyarakat bersifat fluktuatif dan cenderung meningkat signifikan pada momen tertentu.
Ia mencontohkan lonjakan konsumsi saat hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, hingga perayaan tahun baru yang seharusnya diantisipasi dengan penambahan distribusi.
“Seharusnya tidak dibagi rata. Di bulan tertentu seperti hari raya, harus ada penyesuaian. Tapi yang terjadi sekarang, distribusi disamaratakan,” jelasnya.
Selain itu, Komisi II juga menemukan indikasi adanya praktik distribusi yang tidak transparan di lapangan.
Kuota harian yang tidak terserap di pangkalan diduga dialihkan ke pengecer dengan mekanisme yang tidak jelas.
Kondisi ini dinilai membuka peluang terjadinya permainan harga di tingkat konsumen, sehingga masyarakat harus membeli LPG dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini yang kami nilai sebagai kesalahan dalam distribusi. Harusnya disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dibagi rata,” tegas Emy.
Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti kebijakan distribusi selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.
Alih-alih ditambah sejak awal, kuota harian justru disebut sempat dikurangi, sehingga tidak mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan menjelang Lebaran.
“Di awal bulan diperkecil, lalu mendekati Lebaran ditambah, tapi tetap tidak cukup. Ini yang memicu kelangkaan dan kenaikan harga,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan yang diterima, terjadi kenaikan harga LPG 3 kg di sejumlah wilayah. Harga yang semula berkisar Rp 19 ribu melonjak menjadi Rp 25 ribu per tabung.
Bahkan di beberapa daerah seperti Giri, distribusi yang biasanya mencapai 24 tabung, turun drastis menjadi hanya tujuh tabung menjelang Lebaran.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di wilayah Muncar, di mana keterbatasan pasokan memicu lonjakan harga yang cukup tinggi.
Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Banyuwangi memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi LPG, mulai dari agen, pangkalan, hingga pengecer.
Pihaknya juga membuka peluang untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan distribusi berjalan sesuai aturan.
“Kami sudah memberikan warning. Jika ada pengecer menjual dengan harga tinggi, maka pangkalan akan kami beri sanksi. Karena pangkalan yang mengetahui alur distribusi,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi II berencana turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan.
Langkah ini diharapkan mampu mengurai persoalan distribusi sekaligus mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat.
“Kami akan turun langsung ke agen dan pangkalan. Ini penting agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama saat momen dengan konsumsi tinggi,” pungkasnya.
Sorotan dari DPRD ini menjadi sinyal kuat bahwa pembenahan distribusi LPG 3 kg harus segera dilakukan.
Tanpa perbaikan sistem, potensi kelangkaan dan kenaikan harga diperkirakan akan terus berulang di masa mendatang. (rio/aif)
Editor : Ali Sodiqin