Berita Daerah Edukasi Ekonomi Film Game Internasional Kasuistika Kesehatan Kuliner Lifestyle Nasional Otomotif Pemerintahan Peristiwa Politik Seni & Budaya Sports Teknologi Tips & Trik Travelling

Pemerintah Siapkan Penyesuaian Harga BBM per 1 April 2026, Dipicu Lonjakan Harga Minyak Dunia dan Konflik Timur Tengah

Lugas Rumpakaadi • Senin, 30 Maret 2026 | 14:40 WIB
Pemerintah berpotensi menyesuaikan harga BBM mulai 1 April 2026. (JawaPos.com)
Pemerintah berpotensi menyesuaikan harga BBM mulai 1 April 2026. (JawaPos.com)

RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah Indonesia berpotensi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April 2026 pukul 00.00 WIB. Hingga kini, belum ada kepastian apakah harga akan naik atau turun, baik untuk BBM bersubsidi maupun non-subsidi.

Seperti pola sebelumnya, penyesuaian harga BBM dilakukan setiap awal bulan. Masyarakat diimbau untuk memantau informasi resmi melalui laman Pertamina guna mengetahui harga terbaru di masing-masing wilayah.

Ketidakpastian harga BBM tidak lepas dari dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi minyak dunia seperti Selat Hormuz. Kondisi ini mendorong harga minyak mentah dunia melonjak hingga menembus US$100 per barel.

Lonjakan tersebut turut memengaruhi kebijakan energi domestik. Penyesuaian harga BBM di Indonesia sendiri mengacu pada formula dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245.K/MG.01/MEM.M/2022, yang mempertimbangkan harga acuan, nilai tukar rupiah, serta komponen pajak.

Pada periode Februari–Maret 2026, sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Pertamax naik menjadi Rp12.300 per liter, Pertamax Green menjadi Rp12.900, dan Pertamax Turbo menjadi Rp13.100 per liter.

Sementara itu, Dexlite naik menjadi Rp14.200 per liter dan Pertamina Dex menjadi Rp14.500 per liter. Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar masih ditahan masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

Ekonom dari Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, menilai kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari mekanisme pasar global.

“Kenaikan harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis karena skema penetapannya mengikuti harga pasar internasional,” ujarnya.

Ia memperkirakan kenaikan masih dalam batas moderat.

“Kenaikan BBM nonsubsidi saya prediksi masih di bawah 10 persen, sekitar 5 sampai 10 persen,” kata Wisnu.

Menurutnya, harga BBM mengacu pada indikator seperti Mean of Platts Singapore (MOPS) dan Argus, sehingga fluktuasi global sangat berpengaruh.

Chief Analyst Doo Financial Futures, Lukman Leong, memprediksi harga Pertamax berpotensi naik ke kisaran Rp13.500 hingga Rp14.500 per liter.

“Pemerintah akan mengasumsi yang terburuk, bukan hanya harga yang tinggi, tetapi juga pasokan yang sangat ketat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, memperkirakan kenaikan BBM non-subsidi bisa mencapai Rp1.500 hingga Rp2.000 per liter.

“BBM non-subsidi diperkirakan naik 1.500–2.000 per liter untuk Pertamax dan Pertamina Dex,” ujarnya.

Bhima juga mengingatkan risiko tekanan fiskal akibat lonjakan harga minyak.

“Transmisinya dari BBM ke mana-mana, termasuk ke inflasi pangan. Inflasi bisa tembus 6–7%,” katanya.

Setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel diperkirakan menambah beban APBN hingga Rp6,7 triliun. Namun, pemerintah diprediksi masih akan menahan kenaikan BBM bersubsidi selama tekanan fiskal belum terlalu berat.

Indonesia dinilai masih relatif stabil dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Negara seperti Thailand dan Vietnam mengalami kenaikan lebih tajam, sementara Malaysia mampu menahan harga berkat subsidi besar.

Meski demikian, para analis mengingatkan perlunya mitigasi krisis energi yang lebih kuat agar tidak terjadi guncangan ekonomi yang lebih besar di masa mendatang.

Editor : Lugas Rumpakaadi
#penyesuaian harga #pemerintah #konflik timur tengah #minyak #bbm