RADARBANYUWANGI.ID - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Jember menggelar kegiatan Capacity Building Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Nazhir pada 11–12 Maret 2026 di EL Hotel Banyuwangi. Kegiatan ini diikuti pengelola pesantren, nazhir wakaf, serta pemangku kepentingan ekonomi syariah dari wilayah Karesidenan Besuki dan Lumajang.
Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Semarak Ekonomi Syariah Sekarkijang, sebuah program penguatan ekosistem ekonomi syariah di kawasan Tapal Kuda.
Deputi Kepala Bank Indonesia Jember, Achmad, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi berbasis syariah. Menurutnya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai pusat dakwah sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Dengan lebih dari 42 ribu pesantren, sekitar 10 juta santri, dan hampir 2 juta kiai di Indonesia, pesantren menjadi kekuatan besar dalam pengembangan ekonomi syariah dan pembangunan nasional,” ujarnya.
Perkembangan ekonomi syariah nasional juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, sektor halal value chain tercatat tumbuh 6,2 persen dan menyumbang sekitar 27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, tingkat literasi ekonomi syariah masyarakat mencapai 50,18 persen.
Melalui pelatihan literasi ekonomi syariah, pengelolaan wakaf, praktik ZISWAF, hingga pemanfaatan aplikasi digital SatuWakaf, peserta didorong untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren serta memaksimalkan potensi wakaf produktif bagi kesejahteraan masyarakat.
Narasumber dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Yason Taufik Akbar, menjelaskan bahwa kinerja ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus membaik seiring pemulihan ekonomi global.
“Indonesia menempati posisi keenam terbesar aset keuangan syariah di antara negara OKI. Sementara itu, sektor makanan halal menjadi kontributor utama transaksi muslim global,” kata Yason.
Dari sisi pemerintah daerah, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Musta’in Hakim, menegaskan komitmen lembaganya dalam memperkuat kapasitas pesantren dan nazhir wakaf di daerah tersebut.
Saat ini terdapat 243 pondok pesantren di Banyuwangi yang didorong untuk mengembangkan kemandirian ekonomi umat. Salah satu upayanya melalui program One Pesantren One Product (OPOP), yang memberikan dukungan dana usaha produktif sebesar Rp50 juta per tahun kepada 10 pesantren.
Selain itu, program wakaf uang yang digagas sejak 2022 telah menghimpun dana Rp85 juta. Program tersebut ditargetkan mencapai Rp1 miliar untuk mendukung delapan kelompok penerima manfaat prioritas (asnaf).
“Kami berharap wakaf uang dapat membangun dana abadi umat yang mandiri dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat muslim,” ujar Musta’in.
Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia juga menghadirkan Dompet Dhuafa sebagai contoh praktik pengelolaan wakaf produktif yang profesional.
Koordinator Program Pemberdayaan Dompet Dhuafa Jawa Timur, Mei Saiful Rohman, menjelaskan bahwa nilai aset wakaf yang dikelola lembaganya terus meningkat. Pada 2024, nilai aset wakaf tercatat mencapai Rp244,05 miliar, naik Rp21,2 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakaf tersebut dikelola melalui lima pilar utama, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, serta dakwah dan budaya.
“Semua pengelolaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga para wakif dan masyarakat dapat memastikan penggunaan wakaf berjalan sesuai tujuan,” kata Mei.
Pada sesi berikutnya, peserta mendapatkan sosialisasi konsep Zona Khas (Kawasan Halal, Aman, dan Sehat). Materi disampaikan oleh Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Setiyo Gunawan, dengan menghadirkan pula Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi Suryono Bintang Samudra.
Setiyo menjelaskan bahwa kawasan Kampung Mandar kini berkembang sebagai destinasi kuliner halal yang menarik minat wisatawan.
Ia menekankan pentingnya penyediaan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga halal, aman, dan sehat bagi masyarakat.
Zona kuliner khas tersebut memastikan seluruh sajian memenuhi standar keamanan pangan serta bebas dari bahan berbahaya. Pengelola juga menerapkan ketentuan hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Selain itu, berbagai standar pendukung seperti SNI 99001:2016 dan SNI 99004:2021 juga diterapkan, disertai pengawasan melalui sistem layanan higiene dan sanitasi.
Dengan penerapan standar tersebut, Kampung Mandar diharapkan berkembang sebagai destinasi wisata budaya sekaligus pusat kuliner halal yang aman, sehat, dan terpercaya bagi pengunjung.
Editor : Lugas Rumpakaadi