RADARBANYUWANGI.ID – Upaya penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi memasuki babak baru.
Senin (9/2), Asosiasi Koperasi Desa–Kelurahan Merah Putih (AKDKMP) Banyuwangi resmi dideklarasikan sebagai wadah bersama koperasi desa dan kelurahan di Bumi Blambangan.
Deklarasi berlangsung di Hedon Café & Resto, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 46 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP–KKMP) dari berbagai wilayah di Banyuwangi.
Dalam perkembangan terbarunya, mayoritas pengurus KDMP–KKMP menyatakan persetujuan atas pembentukan asosiasi tersebut.
Saat ini, jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP–KKMP) di Banyuwangi tercatat mencapai 217 unit.
Keberadaan asosiasi diharapkan menjadi pengikat gerak dan arah perjuangan koperasi desa-kelurahan agar lebih solid dan terkoordinasi.
Forum deklarasi sekaligus menetapkan struktur kepengurusan awal. Melalui kesepakatan bersama peserta, Imam Maskun dipercaya sebagai Ketua Umum AKDKMP Banyuwangi.
Penetapan tersebut menandai dimulainya kerja kelembagaan asosiasi dalam mengonsolidasikan potensi koperasi desa dan kelurahan.
Imam Maskun mengatakan, pembentukan asosiasi dimaksudkan sebagai rumah besar koperasi desa-kelurahan di Banyuwangi.
Selain memperkuat koordinasi, asosiasi juga diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi serta memperluas jaringan kerja sama usaha.
“Secara kelembagaan, AKDKMP Banyuwangi diposisikan sebagai rumah besar koperasi desa-kelurahan, sekaligus jembatan komunikasi antara pengurus koperasi dengan para pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, kehadiran asosiasi juga menjadi ruang konsolidasi aspirasi para pengurus koperasi di tingkat desa dan kelurahan agar lebih terarah, terorganisasi, dan memiliki posisi tawar yang lebih kuat.
Ke depan, AKDKMP Banyuwangi akan menyusun agenda kerja yang mencakup konsolidasi anggota, pemetaan potensi usaha koperasi, serta perumusan program bersama.
Seluruh program tersebut dirancang terintegrasi dengan arah pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang perkoperasian dan ekonomi kerakyatan.
Menurut Imam, asosiasi ini juga dirancang untuk memperkuat perlindungan hukum bagi koperasi anggota, memperluas akses informasi, serta mendorong pertukaran praktik baik antar koperasi desa dan kelurahan.
“Pembentukan asosiasi ini menegaskan bahwa gerakan koperasi di Banyuwangi merupakan bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan, bukan gerakan politik,” tegasnya.
Arah perjuangan AKDKMP Banyuwangi menitikberatkan pada penguatan basis ekonomi masyarakat melalui koperasi sebagai instrumen produksi, distribusi, dan layanan keuangan berbasis komunitas.
Secara substantif, gerakan ini sejalan dengan orientasi pembangunan nasional yang menempatkan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat.
Hal tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi, penguatan sektor desa, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Dalam dokumen tujuan yang disepakati bersama, AKDKMP Banyuwangi menetapkan enam fokus utama.
Pertama, peningkatan peran dan sinergi antar koperasi desa dan kelurahan guna memperkuat kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi lokal.
Kedua, pengembangan usaha melalui penguatan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pembukaan peluang investasi yang sehat dan berkelanjutan bagi koperasi anggota.
Ketiga, advokasi dan penciptaan iklim kondusif dengan memperjuangkan regulasi serta kebijakan yang berpihak pada pertumbuhan koperasi sebagai pelaku ekonomi rakyat.
Keempat, penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta institusi lainnya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi. Kelima, pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi pengurus dan anggota koperasi melalui program edukasi, pendampingan, dan bantuan teknis.
Keenam, peningkatan kesejahteraan anggota, baik secara ekonomi maupun sosial, melalui pengelolaan koperasi yang sehat, transparan, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat desa dan kelurahan.
“Dengan terbentuknya AKDKMP Banyuwangi, koperasi desa-kelurahan diharapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi bergerak dalam satu barisan yang terkoordinasi. Asosiasi ini diproyeksikan menjadi instrumen penguatan kelembagaan koperasi sekaligus penggerak ekonomi rakyat berbasis desa dan kelurahan di Banyuwangi,” pungkas Imam. (aif)
Editor : Ali Sodiqin