RADARBANYUWANGI.ID - Sejumlah pejabat kementerian dan lembaga menggelar pertemuan sekaligus konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, pada Sabtu (31/1/2026).
Pertemuan ini dilakukan menyusul pengunduran diri empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI).
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Rosan Roeslani, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK yang baru ditunjuk Friderica Widyasari, Direktur KSEI Samsul Hidayat, serta Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik.
Pemerintah menegaskan bahwa stabilitas sektor keuangan dan pasar modal Indonesia tetap terjaga, serta tidak terdapat kekosongan kepemimpinan dalam masa transisi.
Kondisi Makroekonomi Indonesia Dinilai Tetap Kuat
Dalam paparannya kepada awak media, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia berada dalam keadaan solid.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025 tercatat sebesar 5,04 persen.
Ia juga memastikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025 yang akan diumumkan pada 5 Februari 2026 diperkirakan lebih tinggi.
Sementara itu, tingkat inflasi per Desember 2025 berada di angka 2,92 persen.
Pemerintah menargetkan inflasi tetap berada dalam kisaran APBN sebesar 2,5 persen, termasuk inflasi Januari 2026 yang akan segera diumumkan.
Pemerintah Tegas Berantas Saham Gorengan
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia, salah satunya dengan menertibkan praktik saham gorengan yang bersifat manipulatif.
Menurutnya, praktik spekulatif yang merugikan investor tidak akan ditoleransi karena dapat merusak kepercayaan terhadap pasar modal nasional.
Rencana Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
Selain penertiban praktik spekulatif, pemerintah juga berencana menata kembali struktur pasar modal melalui proses demutualisasi BEI.
Demutualisasi merupakan perubahan status bursa dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik.
Langkah ini disebut sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
Dengan peningkatan porsi kepemilikan publik dan transparansi, diharapkan pasar modal Indonesia kembali dipercaya investor, termasuk investor asing.
Airlangga menekankan bahwa meningkatnya kepercayaan investor akan berdampak langsung pada masuknya arus modal asing, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi pasar modal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Instruksi Presiden Prabowo soal Transisi Kepemimpinan
Menanggapi mundurnya sejumlah petinggi OJK dan Dirut BEI secara berbarengan, Airlangga menyampaikan instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian dan lembaga terkait.
Presiden meminta agar operasional bursa tetap berjalan normal selama masa transisi, tanpa adanya kekosongan kepemimpinan dalam pengawasan sektor keuangan maupun pasar modal.
Presiden juga menegaskan pesan kepada investor domestik dan internasional bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, serta pemerintah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang transparan, adil, dan berstandar global.
Penunjukan Pimpinan Baru OJK dan Pejabat Sementara
Dalam kesempatan yang sama, Friderica Widyasari mengumumkan pengangkatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sektor Keuangan.
Meski menduduki jabatan baru, Friderica tetap menjalankan tugas sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.
Rapat juga menetapkan Hasan Fawzi sebagai pejabat sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, tanpa menghilangkan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan Aset Kripto.
OJK memastikan seluruh kebijakan dan program kerja tetap berjalan normal dan berfokus pada stabilitas sektor jasa keuangan.
Operasional BEI Dipastikan Tetap Normal
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pejabat sementara Direktur Utama BEI telah ditunjuk dan akan diumumkan secara resmi pada Senin (2/2/2026).
Proses penunjukan dilakukan melalui mekanisme internal BEI dan telah mendapat persetujuan dewan komisaris.
Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional dan pengambilan keputusan di BEI tidak akan terganggu.
Purbaya juga meminta publik dan investor untuk tidak panik.
Menurutnya, sistem pengelolaan pasar modal Indonesia telah cukup matang sehingga proses pergantian kepemimpinan dapat dilakukan dengan cepat dan tertib.
Ia menambahkan bahwa investor pada dasarnya menilai fundamental ekonomi.
Dengan kondisi ekonomi yang terus membaik, Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dapat didorong mendekati 6 persen, disertai peningkatan kinerja perusahaan tercatat di bursa.
Editor : Lugas Rumpakaadi