RADARBANYUWANGI.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana mengubah lahan bekas longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi hutan bambu dan kebun buah.
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari pemulihan lingkungan pascabencana sekaligus upaya mengembalikan fungsi kawasan yang dinilai telah mengalami alih fungsi lahan berlebihan.
Rencana tersebut disampaikan Dedi saat meninjau langsung lokasi longsor, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan, program penghijauan akan dilakukan dengan melibatkan warga setempat serta Perhutani sebagai pemilik lahan, sehingga proses pemulihan tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Dedi, lahan milik Perhutani yang terdampak longsor akan dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan.
Namun demikian, proses penghijauan dipastikan tidak akan mengganggu mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut.
“Untuk tanah milik Perhutani kami akan hutankan, tapi prosesnya tidak akan mengganggu penghasilan warga. Penggarapnya nanti langsung diberi tanaman, mulai dari bambu, tanaman hutan, sampai tanaman kebun atau buah,” ujar Dedi.
Dedi menambahkan, warga yang terlibat dalam program penanaman dan perawatan tanaman akan memperoleh kompensasi berupa upah harian.
Skema ini berlaku sejak proses penanaman hingga tanaman dinilai cukup kuat dan kokoh.
Masa pendampingan dan perawatan tanaman, mulai dari bibit hingga tumbuh menjadi pohon yang stabil, diperkirakan berlangsung hingga empat tahun.
Selama periode tersebut, masyarakat akan diberdayakan sebagai pekerja di lokasi penghijauan.
“Selama proses tanam kurang lebih empat tahun sampai tanaman itu kokoh, mereka mendapatkan upah harian sebagai pekerja,” jelasnya.
Besaran upah, lanjut Dedi, akan disesuaikan dengan tingkat kesulitan medan. Untuk lokasi yang relatif dekat dengan permukiman warga, upah dipatok sekitar Rp 50.000 per hari.
Sementara itu, untuk area yang jauh dan sulit dijangkau—seperti kawasan hutan atau lereng dengan kemiringan ekstrem—upah bisa mencapai Rp 100.000 per hari.
“Kalau sangat jauh dari kampung, misalnya ke puncak gunung dan harus berjalan, biaya nanamnya bisa sampai Rp 100.000 per hari. Itu tergantung wilayah,” terangnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai, kawasan terdampak longsor di Desa Pasirlangu memang perlu dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan.
Kebijakan ini diambil menyusul bencana longsor yang menelan puluhan korban jiwa, serta diduga kuat dipicu oleh alih fungsi lahan yang tidak terkendali di wilayah lereng Gunung Burangrang.
Longsor tersebut terjadi pada Sabtu (24/1/2026) dini hari, menerjang permukiman warga dan area perkebunan sayuran.
Kawasan yang sebelumnya dipenuhi kebun sayur dengan sistem tanam menggunakan plastik kini tertimbun material longsor dalam jumlah besar.
Dedi menyoroti kondisi lingkungan sekitar yang dinilai sudah melampaui batas daya dukung alam. Ia menyebut, kebun-kebun sayuran terlihat membentang hingga ke puncak gunung, tanpa mempertimbangkan fungsi kawasan lindung.
“Kalau dilihat dari kondisi sekitar, jelas terlihat kebun-kebun sayuran sampai ke puncak gunung. Dari situ sudah bisa disimpulkan ada persoalan alih fungsi lahan,” tandasnya.
Melalui program penghijauan berbasis hutan bambu dan kebun buah, Pemprov Jawa Barat berharap dapat memulihkan keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko bencana serupa di masa depan, serta tetap menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan rawan longsor. (*)
Editor : Ali Sodiqin