RADARBANYUWANGI.ID - Pemkab Banyuwangi terus memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui berbagai langkah strategis. Mulai pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan, revitalisasi pasar tradisional, pengawasan harga pangan, hingga penguatan daya saing UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop UMP) Banyuwangi RR Nanin Oktaviantie menyampaikan, hingga saat ini sebanyak 217 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di seluruh Banyuwangi.
“Koperasi Merah Putih dibentuk melalui musyawarah desa atau kelurahan agar benar-benar lahir dari masyarakat. Harapannya, koperasi mampu menggerakkan ekonomi lokal lewat usaha produktif sesuai potensi wilayah masing-masing, tidak hanya di sektor simpan pinjam,” ujar Nanin kemarin (6/11).
Ia menambahkan, koperasi merupakan motor ekonomi kerakyatan yang inklusif karena berperan besar dalam mendukung UMKM, petani, nelayan, dan pelaku ekonomi lokal lainnya. Karena itu, koperasi perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Revitalisasi Pasar Rogojampi
Pemkab juga terus memperkuat infrastruktur ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar tradisional. Salah satunya adalah Pasar Rogojampi yang kini tampil bersih dan menarik dengan lebih dari 101 los dan kios baru.
Revitalisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perdagangan ini menyasar lapak pedagang di sisi timur pasar. Selain memperbaiki bangunan, juga dilakukan penambahan fasilitas toilet, musala, dan penataan ulang pedagang agar lebih rapi dan tertib.
Pengawasan dan Stabilisasi Harga Pangan
Diskop UMP bersama Satgas Pangan Polresta Banyuwangi rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET) beras.
Kegiatan ini melibatkan Bulog serta Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan). “Sidak ini untuk memastikan stabilitas harga beras, mencegah penimbunan, sekaligus memberikan edukasi kepada pedagang dan konsumen mengenai batas harga yang berlaku,” kata Nanin.
Selain pengawasan, operasi pasar juga terus digelar untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok. Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Bulog, Bank Indonesia (BI) Jember, dan pelaku usaha lokal, menyelenggarakan operasi pasar secara rutin hingga ke desa-desa. “Kami merotasi lokasi operasi pasar di setiap kecamatan dan desa agar manfaatnya merata. Tujuannya menjaga harga tetap stabil dan pasokan pangan tersedia,” jelas Nanin.
Perlindungan Konsumen dan Tertib Ukur
Aspek pengawasan perdagangan, terutama terkait alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) juga diperkuat oleh Pemkab Banyuwangi melalui Diskop UMP untuk menjamin keadilan transaksi dan perlindungan konsumen.
Sebagai tindak lanjut tentang ketidaksesuaian alat ukur sesuai standar nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 10.309 unit UTTP telah dilakukan tera dan tera ulang di Banyuwangi.
Inovasi UMKM Lewat Pusat Layanan Kemasan (PLK)
Untuk memperkuat daya saing pelaku usaha, Pemkab Banyuwangi terus menghadirkan berbagai program ramah modal dan menciptakan ekosistem UMKM yang progresif. Salah satu terobosan unggulan adalah Pusat Layanan Kemasan (PLK) yang beroperasi sejak akhir 2024 di Jalan Jenderal Ahmad Yani.
PLK hadir sebagai “rumah kreatif” bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas tampilan produk. Di tempat ini, para pelaku UMKM se-Banyuwangi bisa mendapatkan fasilitas desain kemasan estetik, foto produk profesional, hingga layanan cetak kemasan dengan harga terjangkau. “Kemasan yang menarik adalah pintu masuk agar produk UMKM bisa bersaing di pasar yang lebih luas,” ujar Nanin.
Sinergi Menuju Ekonomi Rakyat yang Tangguh
Dengan sinergi tersebut pemkab terus berkomitmen membangun ekonomi rakyat yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. “Pemerintah hadir bukan hanya sebagai pengatur, tapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam berusaha. Melalui kolaborasi dan inovasi, kami ingin memastikan ekonomi Banyuwangi tumbuh secara merata dan berkeadilan,” pungkas Nanin. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin