RADARBANYUWANGI.ID - Pemerintah terus mempercepat transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Tahun ini, sistem digitalisasi bansos resmi diuji coba di Kabupaten Banyuwangi, sebagai bagian dari langkah strategis untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.
Program ini diinisiasi oleh Dewan Ekonomi Nasional dan melibatkan sejumlah kementerian serta lembaga terkait, termasuk Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Baca Juga: PCNU Banyuwangi Kecam Keras Tayangan Trans7
Melalui sistem baru ini, masyarakat kini dapat mendaftar bansos secara mandiri menggunakan ponsel.
“Digitalisasi bansos diharapkan mempermudah masyarakat, terutama yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD), untuk mengakses bantuan tanpa harus antre secara manual,” ujar salah satu pejabat Bapanas, kemarin (15/10).
Uji Coba di Banyuwangi hingga 15 Oktober 2025
Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu daerah percontohan penerapan sistem pendaftaran bansos digital untuk program Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Uji coba ini dijadwalkan berlangsung hingga 15 Oktober 2025.
Baca Juga: TASPEN Tegaskan Tetap Jalankan Tugas Kelola Dana Pensiun, Bantah Isu Pemerintah Ambil Alih Peran
Bagi warga yang belum memiliki akses digital, pemerintah tetap menyediakan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) di masing-masing wilayah.
Agen ini berfungsi membantu warga melakukan pendaftaran secara manual agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses pendataan.
“Tujuannya agar semua lapisan masyarakat bisa terjangkau, baik yang melek teknologi maupun yang belum,” jelas sumber dari Dewan Ekonomi Nasional.
Seleksi Ketat dan Masa Sanggah Hingga Akhir Desember
Setelah masa pendaftaran berakhir, pemerintah akan melakukan seleksi penerima bansos dengan memanfaatkan data lintas kementerian dan lembaga, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Hasil seleksi penerima manfaat akan diumumkan pada akhir November 2025. Pemerintah juga membuka masa sanggah hingga akhir Desember 2025, agar masyarakat dapat melakukan koreksi atau pengajuan keberatan jika ditemukan kesalahan data.
“Transparansi adalah kunci. Kami ingin penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat,” tegas pejabat tersebut.
Bapanas Siapkan Penyaluran Beras dan Minyak Goreng
Selain digitalisasi pendaftaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga tengah menyiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.
Setiap penerima akan mendapatkan 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng, yang penyalurannya dijadwalkan berlangsung mulai akhir Oktober hingga November 2025.
Kepala Bapanas menjelaskan, proses distribusi akan segera dimulai setelah anggaran belanja tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan diterima.
“Begitu dana masuk, surat penugasan akan langsung ditandatangani, dan Bulog bisa segera menyalurkan bantuan ke masyarakat,” jelasnya.
Penyaluran Ditarget Rampung Akhir November 2025
Penyaluran bantuan pangan ini ditargetkan selesai sebelum akhir November 2025.
Baca Juga: Gaji PPPK 2025 Naik Signifikan, Pegawai Kontrak Kini Bisa Raup Hingga Rp7,3 Juta per Bulan
Proses distribusi akan dilakukan secara bertahap melalui gudang Bulog di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Banyuwangi.
Pemerintah berharap, program ini bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat menjelang akhir tahun.
Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok, langkah ini juga menjadi simbol perubahan menuju sistem bansos digital yang lebih efisien dan akuntabel.
“Dengan digitalisasi, setiap transaksi tercatat otomatis. Masyarakat bisa memantau status pendaftaran dan pencairan langsung melalui ponsel,” pungkasnya. (*)
Editor : Ali Sodiqin