RADARBANYUWANGI.ID - Uji coba digitalisasi program Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Banyuwangi mulai menemukan kendala.
Sistem error kerap dihadapi para agen yang akan mendaftarkan warga. Petugas harus menunggu sampai sistem kembali normal. Meski menemui kendala, sebanyak 7.711 kepala keluarga (KK) berhasil masuk dalam sistem tersebut.
Proses pendataan Perlinsos sempat dihentikan sejak Senin (22/9). Penyebabnya, sistem kerap error saat digunakan untuk melakukan pendataan.
"Sampai Senin sudah 454 warga yang didata ke portal Perlinsos, targetnya 800 orang. Untuk pendataan kita dibantu 19 agen yang disebar di dusun-dusun," ujar Kepala Desa Kemiren, M. Arifin.
Kendala sistem error sudah dilaporkan oleh para agen kepada operator desa dan kementerian.
Para agen tergabung langsung di grup-grup WhatsApp yang dipantau oleh perwakilan operator dari Kemensos atau Kemendagri.
"Targetnya minimal setiap desa ada 50 orang yang mendaftar. Mungkin karena masih uji coba, jadi ada kendala-kendala semacam ini," imbuhnya.
Meski masih diwarnai sistem error, cakupan pendataan selama hampir sepekan di Banyuwangi sudah menunjukkan data yang cukup signifikan.
Sejak uji coba yang dimulai Kamis (18/9), Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Banyuwangi mencatat sudah ada 7.711 kepala keluarga (KK) yang berhasil masuk dalam sistem tersebut.
Untuk mempercepat proses, Pemkab Banyuwangi mengerahkan para aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai agen pendataan.
Hampir seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ikut membantu proses pendataan di lapangan. Kehadiran SKPD mendorong percepatan pendataan warga di portal Perlinsos.
Tak hanya menunggu hasil dari dua desa dan kelurahan yang menjadi lokasi uji coba, para ASN juga melakukan jemput bola di dekat lingkungan tempat tinggal mereka.
Asisten Administrasi Umum Sekda Banyuwangi Choiril Ustadi mengatakan, kesuksesan program ini diukur dari bagaimana sistem operasi pengambilan data di lapangan.
Terkait adanya kendala di lapangan, justru akan menjadi contoh kasus yang tepat untuk perbaikan sistem ini ke depan.
Sehingga ketika diuji coba ke seluruh Indonesia nanti, sudah tidak ada lagi kendala yang terjadi. Banyuwangi siap untuk menjadi tempat uji coba dengan berbagai potensi yang terjadi di lapangan."Kita sengaja membiarkan kondisi terjadi secara natural. Jika ada kendala akan menjadi evaluasi untuk perbaikan sistem sebelum di-launching secara nasional,’’ tandasnya.
Banyuwangi dipilih sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional. Program terbaru pemerintah pusat itu mulai diuji coba di Bumi Blambangan, Kamis (18/9).
Pada tahap awal, uji coba pendaftaran digitalisasi bansos dimulai di dua desa dan kelurahan, yakni Kelurahan Lateng, dan Desa Kemiren.
Pendaftarannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, secara mandiri melalui aplikasi Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Syaratnya, pendaftar harus memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) karena portal perlinsos terhubung dengan IKD. Kedua, pendaftaran bisa melalui agen perlinsos yang sebelumnya telah dilatih.
Saat ini terdapat sekitar 500 agen Perlinsos di Banyuwangi. Mereka terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan para operator di tingkat desa/kelurahan. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin