RADARBANYUWANGI.ID - Kepercayaan pemerintah pusat untuk menjadikan Banyuwangi sebagai proyek percontohan program perlindungan sosial (perlinsos) nasional dijalankan dengan maksimal oleh Pemkab Banyuwangi. Kamis hari ini (18/9) simulasi pengambilan data untuk masyarakat yang menjadi sasaran perlinsos dimulai di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah dan Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi.
Simulasi ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Banyuwangi untuk menyukseskan program yang digagas pemerintah pusat untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Setelah sebelumnya ratusan agen perlinsos mendapat pelatihan, simulasi ini menjadi cara Pemkab Banyuwangi untuk memastikan digitalisasi bisa berjalan dengan maksimal di Banyuwangi.
Asisten Administrasi Umum Sekda Banyuwangi Choiril Ustadi mengatakan, kesuksesan program ini diukur dari bagaimana sistem operasi pengambilan data di lapangan. Selain memperbanyak agen, Pemkab Banyuwangi juga menggelar beberapa sosialisasi yang mengajak beberapa komponen yang dekat dengan masyarakat untuk mengetahui teknis dan tujuan program digitalisasi tersebut. "Kita ingin menjamin program ini sukses. Sebelum simulasi kita mengumpulkan beberapa komponen seperti FKUB, ormas, media, Forpimda dan lainya untuk memahami program ini," kata Ustadi.
Harapanya, dengan semakin banyak orang yang memahami program ini, proses pendaftaran masyarakat ke portal perlinsos menjadi lebih efektif. Jumlah agen yang sebelumnya hanya berasal dari para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) pun akhirnya diperluas. Sesuai dengan arahan Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, para kader Dasawisma yang berjumlah lebih dari 1.000 orang juga dijadikan agen dalam digitalisasi pendaftaran perlinsos.
"Untuk simulasi awal kita mulai dari Desa Kemiren dan Kelurahan Lateng. Jadi kita ingin tahu apa kendala program ini di desa dan apa kendalanya di kelurahan," tegasnya.
Program ini, sementara dilakukan untuk mendata mereka yang menjadi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Ke depan, kemungkinan program ini akan diperluas termasuk untuk mendata penerima subsidi BBM maupun elpiji.
Pemkab berharap program ini tak hanya menjadikan bantuan sosial menjadi tepat sasaran. Tapi, pendataan ini diharapkan membuat program-program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan juga bisa terakomodasi. "Kick off digitalisasi perlinsos dimulai bulan Oktober. Jadi sebelum itu dimulai Banyuwangi ingin terlebih dulu siap. Ini momentum kita menjadi prototipe program pemerintah yang bisa membantu banyak masyarakat,’’ ungkapnya.
Sementara itu, kemarin (17/9) secara kebijakan dan teknis digitalisasi perlinsos mulai disosialisasikan di Banyuwangi. Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika turun langsung memberikan gambaran kenapa program ini mulai dijalankan oleh pemerintah pusat. Salah satu alasanya adalah ketepatan sasaran penerima perlinsos. Setiap tahun, Danu mengatakan ada Rp 500 triliun anggaran program bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.
Namun, hampir separuh dari anggaran tersebut disalurkan dengan tidak tepat sasaran. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dari pemerintah tak mendapatkan haknya. "Dengan program ini, pemerintah akan merumuskan formulasi kriteria kelayakan berdasarkan data-data kementerian dan lembaga lain. Tujuanya agar tidak ada lagi bantuan diberikan kepada mereka yang tidak layak menerima," jelasnya. (fre/aif)
Editor : Ali Sodiqin