RADARBANYUWANGI.ID - DPRD Banyuwangi menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah Pemkab Banyuwangi dalam melaksanakan pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dijadwalkan mulai berjalan pada pekan ketiga September.
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya digitalisasi bansos saat rapat koordinasi bersama 20 menteri dan Bupati Banyuwangi di Jakarta, 26 Agustus lalu.
Luhut menyebut sistem digital ini akan meningkatkan akurasi penyaluran dengan menekan inclusion dan exclusion error, memperkuat transparansi, serta memungkinkan masyarakat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
“Proses back-end nantinya akan berjalan otomatis dengan verifikasi data lintas lembaga. Dengan sistem ini, kami perkirakan bisa menghemat anggaran lebih dari Rp 500 triliun karena penerima bansos akan benar-benar tepat sasaran,” kata Luhut.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Emy Wahyuni Dwi Lestari menyatakan dukungan legislatif tidak hanya sebatas persetujuan program, tetapi juga dalam bentuk pengawasan agar implementasi berjalan sesuai tujuan.
“Komisi II akan mengawal penuh jalannya pilot project, terutama di Desa Lateng dan Kemiren yang menjadi lokasi percontohan pertama. Harapan kami, warga yang berhak bisa merasakan manfaat bansos dengan mudah tanpa hambatan birokrasi,” ujar Emy usai rapat dengan Dinas Sosial Banyuwangi, Selasa (9/9).
Menurut Emy, digitalisasi bansos diharapkan menjadi terobosan penting untuk memangkas alur administrasi panjang yang selama ini membebani penerima. Selama ini warga harus melalui proses berjenjang dari desa, kecamatan, hingga persetujuan bupati.
”Dengan sistem digital, cukup mendaftar lewat aplikasi yang terintegrasi dengan BPJS, bank, PLN, Samsat, hingga BI Checking. Proses menjadi lebih cepat, mudah, dan akurat,” jelasnya.
Meski demikian, DPRD menilai potensi kendala tetap perlu diantisipasi, khususnya bagi penerima lanjut usia atau warga yang kurang terbiasa dengan aplikasi digital.
Untuk itu, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di desa-desa akan dilibatkan dalam proses verifikasi melalui biometrik.
“Pendamping PKH bisa membantu mereka melakukan verifikasi. Jadi masyarakat tetap terlayani meski terkendala teknologi,” terang Emy.
Selain mendukung digitalisasi, DPRD juga mengapresiasi Pemkab yang menyiapkan skema alternatif melalui program sosial lainnya.
“Ada program Banyuwangi Berbagi, Rantang Kasih, Belanja Cantik, hingga program penggunaan transportasi ojek online untuk pekerja. Semua itu merupakan bagian dari jaring pengaman sosial yang perlu kita awasi bersama,” kata Emy. (cw5-Dalila Adinda/aif)
Editor : Ali Sodiqin