RADARBANYUWANGI.ID - Kasus megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kembali mencuat.
Kali ini, pakar hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyatakan dukungan penuh atas rencana DPR membuka lagi dugaan penyelewengan akuisisi 51 persen saham Bank Central Asia (BCA) oleh Djarum Grup.
“Saya kira, masih relevan untuk mengingatkan publik terhadap kasus lama yang belum tuntas. Jangan sampai bangsa ini terus dibebani skandal masa lalu. Saya mendukung langkah Fraksi PKB di DPR untuk membuka kembali skandal BLBI-BCA,” ujar Hardjuno di Jakarta, Senin (18/8).
Menurut Hardjuno, penjualan saham mayoritas BCA pada 2002 sarat kejanggalan.Nilai jual hanya sekitar Rp5 triliun, padahal BCA saat itu punya aset Rp117 triliun serta memegang obligasi rekap Rp60 triliun.
“Dari perspektif hukum dan tata kelola, patut diduga ada masalah serius,” tegas kandidat doktor Hukum Pembangunan Universitas Airlangga itu.
Ia juga menyinggung kewajiban BCA terkait BLBI yang disebut mencapai Rp26,596 triliun. “Publik perlu tahu, apakah kewajiban itu sudah benar-benar dilunasi atau tidak,” imbuhnya.
Dukungan serupa datang dari anggota Komisi III DPR, Abdullah. Ia menegaskan, pengusutan kasus ini tak rumit karena sudah ada temuan Pansus BLBI DPD RI.
“Komisi III akan memanggil KPK, Pansus DPD RI, dan pihak terkait untuk membahas kasus ini dari hulu hingga hilir,” katanya.
Ekonom UGM, Sasmito Hadinegoro, juga mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan.
Ia menilai pemerintah punya hak mengambil kembali 51 persen saham BCA tanpa harus membayar.
“Ada indikasi rekayasa dalam akuisisi saham BCA oleh Djarum Grup. Nilainya tidak sebanding dengan aset dan kewajiban saat itu,” ujar Ketua LPEKN tersebut.
Isu BLBI-BCA pun kembali jadi sorotan publik. Transparansi dan keberanian pemerintah dinilai menjadi kunci untuk menuntaskan skandal lama yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. (*)
Editor : Ali Sodiqin