RADARBANYUWANGI.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang telah menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan.
Dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernas) Ditjen PRL yang berlangsung pada 15–17 Juli 2025 di Jakarta, CV Arung Bonto Bahari menerima Sertifikat Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) Terpatuh untuk kategori Kegiatan Berusaha Fasilitas Penunjang Budidaya.
Penghargaan bergengsi ini diberikan langsung kepada H. Kadapi Kadiso, pemilik CV Arung Bonto Bahari, sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi perusahaan dalam mengikuti pelatihan serta menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan ruang laut yang sesuai regulasi, berwawasan lingkungan, dan mendukung pembangunan ekonomi biru.
Rakernas Ditjen PRL tahun ini mengusung tema besar: "Tata Ruang Laut untuk Ekonomi Baru Menuju Indonesia Emas", yang menekankan pentingnya peran tata ruang laut dalam mendorong transformasi ekonomi nasional berbasis kelautan menuju visi Indonesia Emas 2045.
Kadapi Kadiso menjelaskan, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan tata ruang laut yang adaptif dan inklusif.
“Pelaku usaha dibidang ini harus aktif dalam pelatihan KPRL dan patuh terhadap kebijakan penataan ruang laut, kita optimis ekosistem usaha kelautan yang berkelanjutan akan terus berkembang,” kata Kadapi.
Ditemui usai menerima sertifikat, Kadapi Kadiso menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari pembangunan kelautan Indonesia yang berkelanjutan.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha yang dinilai taat dalam pengurusan dan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CV. Arung Bonto Bahari dinilai berhasil mengelola tambaknya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sekaligus menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap regulasi tata ruang laut.
“Penghargaan ini bukan hanya milik saya, tapi juga milik seluruh tim CV Arung Bonto Bahari yang telah bekerja keras dan konsisten mengikuti arahan serta regulasi dari KKP," kata Kadapi.
Pelatihan KPRL, imbuh Kadapi, membuka wawasan tentang pentingnya tata ruang laut yang legal dan berkelanjutan.
Pihaknya percaya, pertumbuhan usaha perikanan budidaya hanya akan berhasil jika tetap selaras dengan kelestarian laut.
"Insya Allah, kami akan terus berkontribusi untuk ekonomi biru dan cita-cita Indonesia Emas 2045,” ujar Pembina Masjid Haji Muhammad Cheng Hoo Banyuwangi ini.
Kadapi mengaku, pemberian sertifikat KPRL Terlatih ini menjadi pemicu semangat bagi pelaku usaha lainnya agar turut serta dalam mengikuti pelatihan dan memperoleh persetujuan sesuai ketentuan.
Dengan semakin banyaknya pemegang PKKPRL yang terlatih, diharapkan tercipta pemanfaatan ruang laut yang terencana, tertib, dan berkelanjutan di seluruh wilayah pesisir Indonesia.
Rakernas yang berlangsung selama tiga hari ini juga menghadirkan berbagai diskusi tematik, pameran inovasi kelautan, serta workshop teknis yang membahas strategi implementasi tata ruang laut untuk mendukung sektor-sektor ekonomi baru, termasuk energi terbarukan, wisata bahari, dan industri budidaya modern. (*)
Ikuti terus berita ter-update Radar Banyuwangi di Google News.
Editor : Lugas Rumpakaadi