RADARBANYUWANGI.ID – Hotel-hotel di Banyuwangi saat ini sedang menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Pengelola hotel terpaksa berjuang keras untuk bertahan di tengah penurunan omzet yang drastis, tingkat hunian yang rendah, dan hampir tidak adanya kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).
General Manager Aston Hotel, Catur Rahmadi, mengungkapkan bahwa omzet hotel saat ini anjlok hingga 70 persen.
"Kegiatan pemerintahan biasanya dapat menopang pendapatan hingga 70 persen, namun kini semua omzet itu hilang, tinggal tersisa 30 persen yang bersumber dari tamu harian," jelas Catur.
Ia menambahkan bahwa pendapatan dari kegiatan MICE juga hilang, sementara pendapatan sewa kamar dari kunjungan kerja juga menurun.
Sejak awal tahun 2025, hotel-hotel di Banyuwangi tercatat nihil kegiatan. Ballroom yang biasanya ramai kini tampak sunyi dan gelap.
"Kami terpaksa memutus listrik untuk banyak ruangan, penggunaan AC, dan kebutuhan lainnya. Ini harus kami lakukan sebagai upaya efisiensi internal karena omzet hotel anjlok jauh," ungkap General Manager Kokoon Hotel, Weni Kristanti.
Weni menjelaskan bahwa dalam kondisi normal, Kokoon Hotel mampu merealisasikan forecast okupansi 70–90 persen per bulan.
Namun, sejak kebijakan efisiensi diterapkan, realisasi forecast kini hanya tersisa 20 persen.
"Kondisi ini terjadi sejak Desember 2024 dan bertahan sampai April 2025. Hanya tersisa aktivitas menginap yang menjadi harapan kami," kata Weni.
Catur menambahkan bahwa segala bentuk promosi yang digencarkan setelah Covid-19 terasa sia-sia.
"Kondisi ini dalam waktu dekat akan berdampak terhadap banyak sektor, terutama di Kabupaten Banyuwangi dengan citra pariwisatanya. Efek domino pasti akan terjadi, merembet ke wisata, vendor, dan UMKM," jelasnya.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi, Zaenal Muttaqin, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan pada sektor perhotelan.
Ia menyebutkan bahwa rata-rata hotel mengandalkan lebih dari separuh pendapatannya dari kegiatan pemerintahan.
"Event masih ada, namun itu skala kecil, seperti reuni keluarga atau acara pernikahan. Kegiatan pemerintahan, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, hingga kunjungan kerja tidak ada. Ketika itu semua dikurangi bahkan dibatalkan, hotel-hotel di Banyuwangi langsung terpukul," ujar Zaenal.
Zaenal juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan bisnis perhotelan di Banyuwangi.
Beberapa hotel mulai menyesuaikan strategi dengan membidik pasar swasta dan wisatawan umum, namun sejauh ini belum cukup untuk menutupi kekosongan akibat sepinya tamu dari sektor pemerintahan.
"Kami mengerti kondisi fiskal negara, tetapi kami berharap pemerintah lebih bijak. Kurangi dulu perjalanan luar negeri, bukan yang di dalam negeri yang justru mendorong ekonomi daerah," tegas Zaenal.
PHRI Banyuwangi meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi ini.
Penurunan pendapatan hotel berdampak pada UMKM lokal yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas pariwisata dan perhotelan.
"Ini bukan cuma soal hotel. Ada laundry, katering, dekorasi, transportasi, semua ikut kena. Ekosistem pariwisata sedang terancam," tandas Zaenal.
Dengan situasi yang semakin sulit, harapan akan pemulihan sektor perhotelan di Banyuwangi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih mendukung dan bijaksana. (*)
Editor : Ali Sodiqin