RADARBANYUWANGI.ID – Hotel-hotel di Banyuwangi saat ini sedang menghadapi tantangan berat akibat kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Pengelola hotel mengalami kesulitan yang signifikan, dengan omzet yang terjun bebas, tingkat hunian yang rendah, dan kegiatan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang nyaris tidak ada.
General Manager Aston Hotel, Catur Rahmadi, mengungkapkan bahwa omzet hotel saat ini mengalami penurunan yang drastis.
"Kegiatan pemerintahan biasanya dapat menopang pendapatan hingga 70 persen. Kini semua omzet itu hilang, tinggal tersisa 30 persen yang bersumber dari tamu harian," jelas Catur.
Ia menambahkan bahwa pendapatan dari kegiatan MICE juga hilang, sementara pendapatan sewa kamar dari kunjungan kerja juga menurun, sehingga harapan dari 30 persen tersebut semakin berkurang.
Dalam upaya untuk bertahan, manajemen Aston Hotel telah melakukan rapat internal dan menerapkan berbagai kebijakan. Ironisnya, mereka bahkan terpaksa berutang untuk memenuhi biaya tetap setiap bulannya.
"Kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada istilah PHK. Maka terpaksa sampai berutang, kami masih berusaha bertahan," ungkap Catur.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banyuwangi, Zaenal Muttaqin, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto berdampak signifikan pada sektor perhotelan.
Ia menyebutkan bahwa rata-rata hotel mengandalkan lebih dari separuh pendapatannya dari kegiatan pemerintahan.
"Event masih ada, namun itu skala kecil, seperti reuni keluarga atau acara pernikahan. Sedangkan kegiatan pemerintahan, rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, hingga kunjungan kerja tidak ada. Ketika itu semua dikurangi bahkan dibatalkan, hotel-hotel di Banyuwangi langsung terpukul," ujar Zaenal.
Sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan, okupansi hotel menurun drastis, bahkan beberapa properti terpaksa membatalkan agenda yang telah dijadwalkan jauh hari sebelumnya.
"Hotel masuk ke mode bertahan, survival mode ini. Sembari memikirkan bagaimana upaya-upaya selanjutnya," tambahnya.
Zaenal juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan bisnis perhotelan di Banyuwangi.
Beberapa hotel mulai menyesuaikan strategi dengan membidik pasar swasta dan wisatawan umum, namun sejauh ini belum cukup untuk menutupi kekosongan akibat sepinya tamu dari sektor pemerintahan.
"Kami mengerti kondisi fiskal negara. Tapi, kami berharap pemerintah lebih bijak. Kurangi dulu perjalanan luar negeri, bukan yang di dalam negeri yang justru mendorong ekonomi daerah," tegas Zaenal.
PHRI Banyuwangi meminta agar pemerintah mengevaluasi kebijakan efisiensi ini. Menurutnya, penurunan pendapatan hotel berdampak pada UMKM lokal yang selama ini menggantungkan penghasilannya dari aktivitas pariwisata dan perhotelan.
"Ini bukan cuma soal hotel. Ada laundry, katering, dekorasi, transportasi, semua ikut kena. Ekosistem pariwisata sedang terancam," tandas Zaenal.
Dengan situasi yang semakin sulit, harapan akan pemulihan sektor perhotelan di Banyuwangi sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih mendukung dan bijaksana. (*)
Editor : Ali Sodiqin