Pengurangan kuota FLPP tidak hanya mengakibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) semakin kesulitan membeli rumah bersubsidi. Hal itu juga bisa berdampak meningkatkan pengangguran.
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Korwil Banyuwangi H Fajar Susanto mengatakan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terancam kesulitan membeli rumah subsidi. Penyebabnya, dalam dua tahun terakhir kuota KPR subsidi melalui FLPP berkurang.
”Tahun kemarin saja hanya terealisasi sekitar 225 ribu unit. Tahun ini kok menurunnya drastis sekali, jadi sekarang itu diperkirakan hanya 166 ribu unit saja,” ujarnya.
Penurunan kuota ini dinilai tidak sesuai dengan program yang awalnya digaungkan pemerintah, yakni menerapkan program penyediaan 1 juta rumah terutama untuk MBR. Fajar menilai penurunan kuota berpotensi menyebabkan ketersediaan FLPP tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tahun ini.
Selain itu, berkurangnya kuota akan berimbas kepada sektor industri properti pendukung lainnya.
”Industri yang terdampak oleh kuota yang terus menurun tentu bukan hanya pengembang saja. Yang paling penting adalah tenaga kerja padat karya yang menjadi mayoritas di bidang properti, khususnya rumah MBR.
Jika kuota FLPP untuk MBR terus berkurang, maka mereka tidak bekerja sehingga bisa berdampak meningkatnya pengangguran,” tuturnya.
Fajar menambahkan, kebijakan FLPP sudah menjadi bagian penting dalam pengembangan rumah bagi MBR. Tanpa subsidi FLPP, industri properti segmen menengah ke bawah tidak bisa berjalan dengan baik.
Pihaknya meminta, pemerintah mencari solusi terbaik atas masalah kuota subsidi FLPP yang hingga 2024 ini terus merosot.
”Penyediaan rumah adalah tugas pemerintah dengan dibantu oleh pengembang. Kami berharap program ini dapat lebih dilaksanakan dengan tegas dan kembali ke program semula. Tentunya tujuan lain juga untuk mengurangi angka pengangguran,” pungkas Fajar. (tar/sgt/c1)
Editor : Niklaas Andries