RadarBanyuwangi.id – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi kemasan tiga kilogram (kg) yang terjadi di Banyuwangi beberapa pekan terakhir memantik reaksi dewan.
Komisi II DPRD Banyuwangi mengundang perwakilan Pertamina, agen elpiji, dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop-UMP) untuk mengurai masalah tersebut, Jumat (21/7).
Sayangnya pertemuan kali ini belum menghasilkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang membuat masyarakat kalang kabut tersebut. Sebaliknya, pihak Pertamina justru membantah adanya kelangkaan gas elpiji kemasan tabung melon tersebut.
Mereka beralasan sudah menyalurkan gas sesuai dengan kuota yang ada, baik ke tingkat agen maupun pangkalan.
Pernyataan pihak Pertamina itu pun beberapa kali dibantah anggota Komisi II DPRD Banyuwangi. Sebab, di lapangan masyarakat benar-benar kesulitan mendapatkan gas elpiji tersebut.
Bahkan, banyak warga yang akhirnya mengadu kepada anggota dewan karena kesulitan menemukan gas elpiji bersubsidi.
”Katanya normal, tapi banyak masyarakat yang mengeluh. Pertamina menyebut banyak hajatan, sejak dulu hajatan ya bulan Zulhijah, tapi tidak pernah seperti ini. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi di Banyuwangi,” ujar Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni’mah.
Ni’mah menambahkan, saat ini elpiji menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat. Dulu, mungkin masyarakat masih bisa menggunakan kayu atau minyak tanah. Namun setelah konversi bahan bakar ke gas, nyaris semua orang kini sangat bergantung kepada bahan bakar tersebut.
”Keresahan masyarakat harus segera diatasi. Jangan sampai orang tidak makan gara-gara gas langka. Pertamina dan agen mengatakan pengiriman lancar, tapi pengecer menyebut telat. Kan ini kontradiktif,” kata dia.
Ni’mah mengaku sempat muncul kecurigaan adanya aksi dari pihak tidak bertanggung jawab yang membuat stok elpiji langka. Apalagi, saat ini peraturan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) bagi masyarakat untuk membeli gas elpiji sudah diberlakukan.
”Ada keputusan dari Menteri ESDM terkait penggunaan KTP agar penyaluran gas sesuai sasaran. Tapi untuk yang tidak tepat sasaran, sanksinya apa? Kan tidak ada,” tuturnya.
Sales Service Pertamina Jember Muhamad Rifail yang menghadiri rapat bersama dewan sempat membantah adanya kelangkaan elpiji di lapangan. Sebab menurut dia, selama ini Pertamina sudah menyalurkan tabung gas sesuai dengan kuota.
Pada tahun 2023, Pertamina mengalokasikan gas elpiji sebanyak 54 metrik ton. Jumlah ini menurun 3 ribu metrik ton dibanding tahun lalu. Sedangkan untuk kuota harian disediakan sekitar 156 metrik ton atau sekitar 52 ribu tabung gas.
Rifail juga menjelaskan, sesuai sidak dengan Diskop-UMP, banyak ditemukan restoran dan hotel yang tidak seharusnya menggunakan elpiji bersubsidi justru menggunakanya. Menurut dia, hal itu menyalahi aturan tentang penyaluran elpiji subsidi.
”Program KTP untuk pembelian elpiji yang diberlakukan kita harap bisa membuat penyaluran gas tepat sasaran. Rumah tangga maksimal 4 sampai 5 tabung gas per bulan, sedangkan UMKM maksimal dua tabung sehari,” kata Rifail.
Sayangnya, Rifail tak bisa memberikan jawaban pasti untuk menangani kondisi kelangkaan di lapangan. Sebab menurut dia, tugas Pertamina adalah memastikan distribusi elpiji di tingkat agen dan pangkalan berjalan lancar sesuai kuota.
”Untuk menambah kuota saya rasa juga tidak mungkin, karena mengacu kepada kuota,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Banyuwangi Johan Sucipto mengatakan, distribusi dari agen elpiji ke pangkalan berjalan dengan normal.
Mereka mengalirkan tabung elpiji sesuai dengan jadwal dari Pertamina. Namun, dia mengakui beberapa pekan terakhir ada peningkatan konsumsi elpiji di lapangan.
Kondisi tersebut menjadi sulit lantaran ada pengurangan kuota elpiji tahun ini dibanding tahun 2022 lalu. Sehingga berdampak kepada kelangkaan di level pengecer.
”Konsumsinya tinggi, ditambah mungkin banyak pihak yang seharusnya tidak memakai justru ikut memakai,” ucap Johan. (fre/sgt/c1)
Editor : Ali Sodiqin