Masih tingginya angka putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan mengundang perhatian kalangan wakil rakyat. Sekretaris Komisi IV DPRD Banyuwangi Khusnan Abadi menyampaikan keprihatinannya lantaran masih banyak anak-anak yang putus sekolah.
”Di Banyuwangi pengelolaan pendidikan sejak bupati sebelumnya sudah bagus. Sudah ada program Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang kemudian dikembangkan oleh Dinas Pendidikan menjadi lima SAS. Ada pula program Gerakan Daerah Angkat Anak Muda (Garda Ampuh). Sayangnya, angka putus sekolah kita masih tinggi di tahun 2022,” sesal Khusnan.
Khusnan menyebut, upaya pemerintah dan Dispendik menangani sektor pendidikan belum sepenuhnya bisa menekan jumlah anak putus sekolah. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk pendidikan sangat tinggi.
Menurut Khusnan, salah satu cara untuk mengurangi angka putus sekolah adalah dengan home visit. Seharusnya berbagai penghargaan yang diterima oleh pemerintah sudah sepatutnya diiringi dengan hasil data riil di lapangan.
”Upaya pemerintah sebenarnya sudah bagus, ada home visit, guru harus tahu rumahnya anak. Bagaimana guru bimbingan penyuluhan (BP) setiap hari harus merangkul siswa. Anehnya, angka putus sekolah masih tinggi,” lanjut Khusnan.
Selain kasus anak putus sekolah, Khusnan juga menyoroti maraknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak. Peristiwa kekerasan seksual dalam tiga bulan terakhir terhitung ada puluhan kasus.
”Terkait kasus kekerasan seksual, kami minta Dispendik lebih serius melakukan antisipasi. Masak di Banyuwangi dapat penghargaan kabupaten layak anak kedua, tapi angka putus sekolah dan kekerasan seksual masih tinggi,” ujar anggota DPRD dari PKB tersebut.
Kepala Unit Remaja Anak dan Wanita (Kanit Renakta) Polresta Banyuwangi Ipda Devy Puspita mengungkapkan, mulai Januari sampai awal Maret 2023 terdapat 23 kasus kekerasan seksual yang ditangani Polresta. Lima berkas di antaranya sudah masuk ke kejaksaan. ”Sisanya masih dalam penanganan,” pungkasnya. (rei/aif/c1) Editor : Syaifuddin Mahmud