RADAR BANYUWANGI – Keramahan masyarakat Banyuwangi meninggalkan kesan mendalam bagi para delegasi dari berbagai negara yang mengikuti International Course & Experiential Learning: Islamic Justice bertajuk "Access to Justice in Southeast Asia 2026". Selama mengikuti rangkaian kegiatan di Bumi Blambangan, para peserta tidak hanya mendiskusikan konsep keadilan dalam forum akademik, tetapi juga menyaksikan langsung praktik kehidupan sosial masyarakat yang dinilai mencerminkan nilai-nilai Islam, toleransi, dan pelayanan publik yang inklusif.
Konferensi internasional yang digelar oleh The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration (CHRM2) Fakultas Hukum Universitas Jember bekerja sama dengan Universitas Islam Cordoba Banyuwangi itu diikuti ratusan peserta. Sebanyak 26 delegasi internasional dari 12 negara turut ambil bagian, yakni Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Pakistan, India, Prancis, Jepang, Vietnam, Australia, Malaysia, Korea Selatan, dan Kanada.
Salah seorang peserta asal Pakistan, Fehmida Kanwal, mengaku memperoleh pengalaman baru selama berada di Banyuwangi. Menurutnya, nilai-nilai Islam tidak hanya dibahas dalam ruang akademik, tetapi juga tampak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
"Saya banyak belajar di sini tentang bagaimana Islam diimplementasikan dalam berbagai aspek dengan baik," ujarnya saat mengikuti salah satu sesi konferensi di Pendapa Sabha Swagata Blambangan, Rabu (5/8).
Kesan serupa disampaikan Destiny Perez Orozco, delegasi dari Amerika Serikat. Selama mengikuti kegiatan experiential learning dan berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan di Banyuwangi, ia melihat praktik toleransi dan pelayanan publik yang memberikan perspektif baru mengenai implementasi keadilan sosial.
"Pengalaman ini memberi wawasan baru yang lebih luas bagi kami," katanya.
Sebelum mengikuti sesi konferensi, para peserta diajak mengunjungi berbagai lokasi di Banyuwangi dan beberapa daerah sekitar untuk melihat secara langsung kehidupan masyarakat. Program experiential learning tersebut dirancang agar peserta memahami bagaimana nilai keadilan, keberagaman, serta toleransi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai konsep akademik.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, yang didapuk sebagai pembicara kunci dalam konferensi tersebut, menegaskan bahwa nilai-nilai keislaman menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Banyuwangi.
Menurut Ipuk, prinsip maqashid syariah menjadi pijakan dalam setiap kebijakan yang bertujuan menghadirkan pelayanan yang inklusif, adil, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
"Nilai-nilai maqashid syariah menjadi fondasi dalam setiap kebijakan yang diambil Pemkab Banyuwangi. Sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang inklusif dan berkeadilan untuk memperoleh layanan publik," ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Cordoba Banyuwangi Prof. Agus Trihartono mengatakan, penyelenggaraan konferensi internasional tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat posisi Banyuwangi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan berbasis praktik di Indonesia.
Menurutnya, Banyuwangi memiliki potensi besar menjadi living laboratory atau laboratorium hidup bagi berbagai kajian akademik, terutama yang berkaitan dengan studi Islam, hak asasi manusia, multikulturalisme, dan tata kelola pemerintahan.
"Kami bercita-cita mewujudkan Banyuwangi sebagai laboratorium hidup untuk kajian berbagai bidang keilmuan, khususnya dalam keilmuan Islam internasional," katanya.
Melalui perpaduan antara diskusi ilmiah dan pembelajaran langsung di tengah masyarakat, konferensi ini tidak hanya mempertemukan akademisi lintas negara, tetapi juga memperkenalkan Banyuwangi sebagai contoh praktik nilai-nilai keadilan, toleransi, dan pelayanan publik yang mendapat apresiasi dari komunitas internasional. (*)
Editor : Ali Sodiqin