RADARBANYUWANGI.ID - Perang Bayu atau lebih dikenal sebagai Perang Puputan Bayu merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah dalam perjalanan Banyuwangi dan Kerajaan Blambangan. Perang yang mencapai puncaknya pada 18 Desember 1771 itu menjadi simbol perlawanan tanpa menyerah rakyat Blambangan terhadap ekspansi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) di ujung timur Pulau Jawa.
Istilah "puputan" berasal dari bahasa Bali yang bermakna bertempur hingga titik darah penghabisan. Sebutan tersebut menggambarkan tekad rakyat Blambangan yang memilih terus berjuang meski menghadapi kekuatan militer VOC yang jauh lebih besar.
Latar belakang perang berawal dari Perjanjian Ponorogo pada 1743. Saat itu, Sunan Pakubuwono II menyerahkan wilayah Oosthoek Jawa, termasuk Blambangan, kepada VOC. Namun, masyarakat Blambangan menolak mengakui penyerahan tersebut karena menganggap wilayah mereka tidak pernah berada di bawah kekuasaan Mataram.
Di sisi lain, hubungan dagang yang telah terjalin antara Inggris dan Blambangan membuat VOC semakin berkepentingan menguasai kawasan tersebut. Penguasaan Blambangan dinilai penting untuk menjaga monopoli perdagangan VOC di Nusantara.
Ketegangan berubah menjadi konflik terbuka pada 1767 ketika VOC mengirim ekspedisi militer dalam skala besar ke Blambangan. Sejumlah wilayah strategis, seperti Panarukan dan Banyualit, berhasil diduduki. Meski demikian, perlawanan rakyat tidak pernah surut.
Perjuangan dipimpin sejumlah tokoh, di antaranya Wong Agung Wilis, Pangeran Puger, dan Pangeran Jagapati. Mereka menggalang kekuatan rakyat untuk menghadapi pasukan VOC yang juga memperoleh dukungan dari prajurit Madura dan Mataram. Salah satu bentuk perlawanan ditunjukkan melalui serangan terhadap benteng VOC di Banyualit pada 1768 sebagai bukti penolakan terhadap kekuasaan kolonial.
Puncak peperangan terjadi di kawasan Bayu, yang kini berada di Kecamatan Songgon, Banyuwangi, pada 18 Desember 1771. VOC mengerahkan ribuan pasukan dari berbagai daerah, sedangkan rakyat Blambangan bertempur dengan persenjataan yang jauh lebih sederhana.
Pertempuran berlangsung sengit dan menimbulkan korban besar di pihak Blambangan. Kekalahan dalam Perang Puputan Bayu akhirnya mengakhiri perlawanan besar Kerajaan Blambangan terhadap VOC sekaligus menandai berakhirnya kedaulatan kerajaan tersebut.
Dampak perang tidak hanya mengubah kondisi politik, tetapi juga memengaruhi perkembangan Banyuwangi hingga saat ini. Setelah kemenangan VOC, Blambangan berada di bawah kendali pemerintahan kolonial dan secara bertahap berkembang menjadi wilayah yang kemudian dikenal sebagai Banyuwangi.
Besarnya arti peristiwa tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan 18 Desember 1771, bertepatan dengan puncak Perang Puputan Bayu, sebagai Hari Jadi Banyuwangi.
Perang juga membawa dampak sosial yang sangat besar. Jumlah penduduk Blambangan menurun drastis akibat peperangan, merebaknya penyakit, serta perpindahan sebagian masyarakat ke Pulau Bali. Kondisi itu mendorong pemerintah kolonial mendatangkan penduduk dari wilayah Jawa Mataram dan Madura untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Perubahan juga terjadi pada tata kelola pemerintahan. Pemerintah kolonial membagi bekas wilayah Blambangan ke dalam sejumlah afdeeling dan Karesidenan Besuki yang mencakup wilayah Besuki, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Seiring waktu, kawasan-kawasan tersebut berkembang menjadi kabupaten yang berdiri sendiri.
Sejak saat itu, nama Blambangan yang dahulu merujuk pada kawasan luas di ujung timur Pulau Jawa perlahan hanya melekat pada Banyuwangi sebagai pusat terakhir Kerajaan Blambangan. Hingga kini, Perang Puputan Bayu tetap dikenang sebagai tonggak penting yang membentuk identitas sejarah Banyuwangi sekaligus menjadi simbol keberanian rakyat Blambangan dalam mempertahankan tanah kelahirannya.
Editor : Lugas Rumpakaadi