RADARBANYUWANGI.ID – Krisis infrastruktur pendidikan membayangi Banyuwangi. Sebanyak 7.105 ruang kelas dari berbagai jenjang pendidikan tercatat mengalami kerusakan pada 2026, mulai dari ringan hingga berat.
Di tengah keterbatasan anggaran, Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi menggaungkan strategi “tandang bareng” sebagai solusi gotong royong untuk mempercepat penanganan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dispendik Banyuwangi, Alfian, menegaskan bahwa angka kerusakan tersebut menjadi tantangan besar yang tidak bisa diselesaikan secara instan.
“Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin selesai sekaligus. Harus bertahap, apalagi dengan kondisi fiskal yang terbatas,” ujarnya.
Data Lengkap: Ribuan Kelas Rusak di Semua Jenjang
Berdasarkan data Dispendik hingga Mei 2026, total ruang kelas yang mengalami kerusakan tersebar di hampir seluruh jenjang pendidikan.
Di tingkat SD, yang menjadi tulang punggung pendidikan dasar, tercatat kerusakan paling dominan: 1.979 ruang kelas rusak ringan, 1.185 rusak sedang, dan 767 rusak berat. Sementara yang masih dalam kondisi baik sebanyak 1.768 ruang.
Pada jenjang SMP, terdapat 761 ruang rusak ringan, 366 rusak sedang, dan 144 rusak berat, dengan 855 ruang masih layak.
Sementara itu, di jenjang PAUD dan pendidikan nonformal seperti TK, KB, PKBM, hingga SPS dan TPA, kondisi serupa juga terjadi dengan variasi tingkat kerusakan.
Secara keseluruhan, dari total data yang ada:
-
3.830 ruang dalam kondisi baik
-
3.950 rusak ringan
-
2.093 rusak sedang
-
1.062 rusak berat
Tidak ada ruang kelas yang dilaporkan rusak total, namun angka kerusakan tetap menjadi alarm serius bagi kualitas proses belajar mengajar.
Strategi Bertahap: Dari Berat ke Ringan
Menghadapi kondisi tersebut, Dispendik menerapkan strategi bertahap. Fokus utama adalah menurunkan tingkat kerusakan, dari berat menjadi sedang, lalu dari sedang ke ringan.
Langkah ini dinilai lebih realistis dibandingkan menargetkan perbaikan total dalam waktu singkat.
“Kita turunkan dulu tingkat kerusakannya. Itu yang paling memungkinkan dengan kondisi saat ini,” jelas Alfian.
Dorong Sekolah Gunakan Dana BOS untuk Perbaikan Ringan
Selain mengandalkan anggaran pemerintah daerah, Dispendik juga mendorong peran aktif sekolah melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Sekolah diminta segera menangani kerusakan ringan agar tidak berkembang menjadi kerusakan lebih parah.
“Kalau rusak ringan, segera diperbaiki dengan BOS. Jangan dibiarkan sampai jadi rusak berat,” tegasnya.
Koordinasi dilakukan melalui Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) untuk memastikan langkah ini berjalan efektif di lapangan.
Anggaran Terbatas, Program Fisik Belum Menutup Kebutuhan
Pada 2026, Dispendik Banyuwangi mengalokasikan Rp 4,83 miliar untuk 34 paket pembangunan fisik sekolah. Program ini mencakup pembangunan ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, UKS, musala, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Selain itu, anggaran Rp 15,29 miliar disiapkan untuk 101 paket rehabilitasi sarana dan prasarana di jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari cukup untuk menutup seluruh kebutuhan perbaikan.
“Melihat data kerusakan, program ini jelas belum bisa menyelesaikan semuanya,” ungkap Alfian.
Harapan pada Program Revitalisasi Pusat
Di tengah keterbatasan daerah, Dispendik berharap besar pada program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat.
Pada 2025, Banyuwangi menerima 42 paket revitalisasi. Sementara pada 2026, jumlahnya diproyeksikan melonjak menjadi 307 paket.
Rinciannya meliputi 36 sekolah swasta, 90 PAUD, dan 173 SD yang telah terdata dalam sistem.
Program ini dinilai menjadi peluang percepatan perbaikan infrastruktur pendidikan jika data yang diajukan akurat.
Kunci Percepatan: Validasi Data Dapodik
Alfian menekankan pentingnya pembaruan data dalam sistem Dapodik (Data Pokok Pendidikan). Data yang valid menjadi syarat utama agar sekolah bisa mendapatkan intervensi program dari pemerintah pusat.
“Kuncinya di data. Kalau Dapodik tidak rapi, sulit mendapatkan bantuan,” tegasnya.
“Tandang Bareng” Jadi Jalan Tengah
Dengan kondisi yang ada, Dispendik menilai pendekatan kolaboratif menjadi solusi paling realistis. Konsep “tandang bareng” atau kerja bersama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu mempercepat perbaikan secara bertahap.
Tanpa langkah konkret dan kolaborasi, persoalan ruang kelas rusak dikhawatirkan akan terus menjadi beban tahunan yang tak kunjung tuntas.
Di sisi lain, kualitas pendidikan tetap dipertaruhkan. Sebab, ruang kelas bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi utama proses belajar generasi masa depan. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin