RADARBANYUWANGI.ID – Persoalan anak tidak sekolah (ATS) masih menjadi pekerjaan rumah serius di Banyuwangi. Meski indikator pendidikan terus membaik, pemerintah daerah memilih tidak berpuas diri. Dinas Pendidikan Banyuwangi mengumpulkan lintas instansi dalam satu forum untuk membedah akar masalah sekaligus merumuskan solusi konkret.
Forum Komunikasi Publik (FKP) yang digelar di kantor Dispendik, Rabu (22/4), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan: Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Banyuwangi, Baznas, hingga Dinas Sosial. Agenda utamanya jelas: memperkuat kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka ATS.
Pelaksana Tugas Kepala Dispendik Banyuwangi, Alfian, menegaskan bahwa pendidikan menjadi faktor kunci dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dua indikator utama yang menjadi sorotan adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS).
“Ketika bicara IPM, kita tidak bisa lepas dari pendidikan. Fokus kami memastikan anak usia sekolah tidak putus di tengah jalan,” ujarnya.
Capaian Naik, Masalah Belum Tuntas
Data 2025 menunjukkan tren positif. Indeks Pendidikan Banyuwangi mencapai 0,63, melampaui target 0,62. Dampaknya, IPM naik menjadi 75,17. Sementara ARLS tercatat 7,84 tahun dan AHLS 13,32 tahun.
Pada 2026, capaian tersebut bahkan melampaui target. ARLS mencapai 100,51 persen dari target, sedangkan AHLS 100,9 persen. Namun di balik angka itu, masih terselip persoalan klasik: anak putus sekolah karena faktor ekonomi.
Alfian mencontohkan kondisi di sejumlah wilayah seperti Kecamatan Rogojampi dan Desa Bajulmati, di mana masih ditemukan anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SD.
“Masih ada anak yang belum pernah sekolah atau putus sekolah. Ini harus jadi perhatian bersama,” tegasnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
FKP ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan langkah lintas sektor. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga sosial dan keagamaan didorong aktif terlibat.
Dispendik menilai, persoalan ATS tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Faktor ekonomi, akses, hingga kesadaran orang tua harus ditangani secara simultan.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah optimalisasi bantuan sosial pendidikan, khususnya bagi masyarakat kategori desil 1 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, dari PAUD hingga nonformal.
Bantuan Transportasi hingga Sepeda
Untuk mengatasi hambatan akses, Dispendik juga mengalokasikan bantuan transportasi bagi siswa. Tercatat 167 siswa SD menerima bantuan dengan total anggaran Rp 626,25 juta, sementara 200 siswa SMP menerima Rp 635 juta.
Ke depan, skema bantuan ini akan diubah menjadi pemberian sepeda agar lebih efektif dan berkelanjutan.
“Harapannya, tidak ada lagi anak yang terkendala biaya transportasi untuk sekolah,” kata Alfian.
Selain itu, peran Baznas juga didorong lebih optimal dalam membantu keluarga kurang mampu agar anak-anak mereka tetap bersekolah.
Masukan Beragam, Dari TK hingga ABK
Forum tersebut juga menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari status penegerian taman kanak-kanak, penanganan anak berkebutuhan khusus (ABK), hingga kualitas tenaga pendidik.
Diskusi lintas elemen ini diharapkan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran.
Di tengah capaian yang mulai membaik, Banyuwangi dihadapkan pada tantangan klasik: memastikan tidak ada satu pun anak tertinggal dari sistem pendidikan.
FKP menjadi pengingat bahwa angka statistik saja tidak cukup. Di baliknya, ada realitas sosial yang harus diselesaikan bersama—agar pendidikan benar-benar menjadi jalan keluar, bukan sekadar indikator pembangunan. (ray/aif)
Editor : Ali Sodiqin