RADARBANYUWANGI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan publik setelah sejumlah sekolah elit di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, menyatakan menolak menjadi penerima manfaat.
Menanggapi polemik tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan gizi anak, bukan pemaksaan administratif.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra menilai Badan Gizi Nasional (BGN) perlu memastikan pelaksanaan MBG benar-benar tepat sasaran dan akuntabel.
Salah satu caranya, menurut dia, adalah dengan memiliki rekaman medis Angka Kecukupan Gizi (AKG) setiap anak yang menjadi penerima manfaat.
“Agar tepat sasaran dan akuntabel, KPAI menyarankan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki medical record AKG setiap anak,” ujar Jasra saat dihubungi di Jakarta, Senin.
Penolakan Sekolah Tak Bisa Digeneralisasi
Jasra menegaskan, penolakan sekolah terhadap MBG tidak boleh serta-merta dipersepsikan sebagai sikap menentang kebijakan pemerintah.
Menurutnya, keputusan menerima atau menolak seharusnya didasarkan pada kondisi gizi dan riwayat kesehatan siswa.
“Jadi bukan buru-buru menggunakan narasi kata menolak, dengan mengatakan ada sekolah yang menolak lalu mengerahkan Danramil dan Kapolres, tetapi sekolah tersebut tetap menolak,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi pelibatan aparat keamanan dalam menyikapi penolakan MBG.
Dalam pandangan KPAI, isu gizi anak merupakan ranah kesehatan yang seharusnya ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang gizi dan medis.
“Seharusnya penolakan ini berbasis AKG dan riwayat kesehatan. Jadi yang menjawab adalah profesi ahli, bukan atas dasar perintah, birokrasi, atau tekanan dari pihak yang tidak sesuai bidangnya,” kata Jasra.
Sekolah Elit Bukan Jaminan Bebas Masalah Gizi
KPAI juga menilai alasan label “sekolah elit” tidak bisa dijadikan satu-satunya dasar meniadakan MBG.
Menurut Jasra, anak-anak di sekolah dengan latar belakang ekonomi mapan tetap berpotensi mengalami masalah gizi, baik kekurangan maupun kelebihan nutrisi.
“Bisa saja di sekolah elite ada anak yang mengalami malnutrisi, kelebihan nutrisi yang membahayakan, dan lain-lain. Jadi itu juga bukan jawaban,” ujarnya.
Ia menyarankan, jika aparat keamanan tetap dilibatkan, perannya semestinya sebatas membantu menggerakkan sumber daya yang memahami isu gizi, bukan memberi tekanan agar sekolah menerima program.
BGN Tegaskan MBG Bersifat Sukarela
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memastikan tidak ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaan MBG.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan seluruh Kepala SPPG telah diinstruksikan untuk menghormati keputusan sekolah.
“Para kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG karena misalnya para siswanya anak-anak dari keluarga mampu, ya enggak apa-apa,” kata Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta.
Pernyataan itu disampaikan menyusul keluhan seorang Kepala SPPG di salah satu kecamatan di Banyuwangi yang kesulitan meningkatkan jumlah penerima MBG karena penolakan dari sekolah-sekolah elit dengan jumlah siswa mencapai ribuan orang.
Menurut Nanik, meski pemerintah memiliki target besar meningkatkan kualitas gizi seluruh anak Indonesia, pelaksanaan MBG tetap mengedepankan prinsip sukarela.
“Tidak boleh ada pemaksaan apalagi intimidasi dari SPPG atau instansi mana pun, seolah-olah sekolah yang tidak mau menerima MBG berarti tidak menyukseskan program pemerintah,” tegasnya.
Fokus ke Kelompok Rentan
Nanik menambahkan, apabila sekolah-sekolah elit telah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri dan memutuskan menolak MBG, hal tersebut tidak menjadi persoalan.
Sebagai langkah alternatif, BGN mendorong para Kepala SPPG untuk lebih aktif menjangkau kelompok masyarakat yang dinilai lebih membutuhkan bantuan gizi.
Sasaran tersebut antara lain pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
“Masih banyak yang membutuhkan MBG. Para kepala SPPG kami sarankan berkeliling wilayah cakupannya untuk mencari penerima manfaat yang lebih tepat,” pungkas Nanik.
Dengan sorotan dari KPAI dan penegasan BGN tersebut, polemik penolakan MBG diharapkan menjadi momentum evaluasi agar program makan bergizi benar-benar berbasis kebutuhan anak, berkeadilan, dan tepat sasaran. (*)
Editor : Ali Sodiqin