RADARBANYUWANGI.ID - Jakarta kembali menjadi pusat perhatian nasional. Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan hasil asesmen kemampuan membaca Al-Qur’an bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang hasilnya terbilang mengejutkan.
Di ibu kota negara, hanya 13 persen guru PAI yang dinilai sudah mahir membaca Al-Qur’an.
Mayoritas guru PAI di Jakarta justru masih berada pada level pratama, kategori terendah dalam standar kemampuan membaca Al-Qur’an.
Temuan ini sekaligus memotret tantangan besar dunia pendidikan agama di wilayah yang menjadi barometer nasional tersebut.
Asesmen ini merupakan yang pertama kali dilakukan Kemenag dan saat ini baru menyasar guru PAI di sekolah-sekolah umum di Pulau Jawa.
Total peserta yang mengikuti asesmen mencapai 107.278 guru PAI dari berbagai jenjang pendidikan.
Langkah ini diambil Kemenag sebagai respons atas rendahnya kemampuan membaca Al-Qur’an di kalangan siswa sekolah umum, bahkan ditemukan sebagian siswa yang belum mampu membaca Al-Qur’an sama sekali.
“Kita mulai mengukur kemampuan gurunya dulu,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, di Jakarta, Selasa malam (17/12).
Jakarta: Banyak Guru Masih Setara Belajar Iqra
Hasil asesmen tersebut menunjukkan gambaran yang belum menggembirakan.
Di seluruh provinsi di Pulau Jawa, mayoritas guru PAI berada pada level pratama, yang setara dengan anak-anak yang baru belajar Iqra di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Namun, Jakarta menjadi salah satu daerah yang paling disorot. Dari 4.129 guru PAI di Jakarta yang mengikuti asesmen:
-
517 orang (13 persen) masuk kategori mahir
-
1.268 orang (30 persen) berada di kategori menengah
-
2.344 orang (57 persen) masih berada di level pratama
“Hasil asesmen ini belum semua menggembirakan. Misalnya Jakarta saja, baru 13 persen yang masuk kategori mahir,” ungkap Suyitno.
Menurutnya, fakta tersebut cukup mengkhawatirkan, mengingat Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus rujukan kualitas pendidikan nasional.
Jawa Timur Tertinggi, Jakarta Tertinggal
Dalam pemetaan hasil asesmen, Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan persentase guru PAI mahir membaca Al-Qur’an tertinggi di Pulau Jawa, yakni 17 persen. Angka ini lebih baik dibandingkan Jakarta dan provinsi lainnya.
Suyitno menilai, capaian Jawa Timur tidak lepas dari latar belakang guru-guru PAI di daerah tersebut.
Banyak di antara mereka merupakan jebolan pondok pesantren dan tetap aktif sebagai santri saat menempuh pendidikan keguruan.
“Faktor pesantren sangat berpengaruh. Banyak guru PAI di Jawa Timur yang memang sejak awal sudah kuat dasar membaca Al-Qur’annya,” jelasnya.
Sebaliknya, ia mengaku sulit membayangkan jika guru PAI masih berada di level pratama dalam membaca Al-Qur’an.
“Bagaimana dia bisa menguatkan pelajaran agama. Pantas saja anak sekolah butuh atensi khusus,” ujarnya.
Evaluasi Kampus Pencetak Guru PAI
Tak berhenti pada pemetaan, Kemenag memastikan hasil asesmen ini akan menjadi dasar evaluasi menyeluruh.
Salah satu fokus utama adalah perbaikan sistem perkuliahan di kampus-kampus pencetak guru PAI.
Kemampuan membaca Al-Qur’an akan dijadikan indikator penting selama masa pendidikan calon guru, bukan sekadar pelengkap.
Langkah ini sejalan dengan penegasan Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang menekankan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an merupakan fondasi utama pendidikan agama Islam.
“Kalau tidak bisa membaca Al-Qur’an, bagaimana salatnya,” kata Nasaruddin.
Ia mengingatkan bahwa bacaan Al-Qur’an berkaitan langsung dengan Rukun Islam, sehingga kemampuan guru PAI dalam membaca Al-Qur’an tidak bisa ditawar.
Alarm Pendidikan Agama di Ibu Kota
Hasil asesmen ini menjadi peringatan keras, khususnya bagi Jakarta.
Sebagai ibu kota negara dan pusat pendidikan, rendahnya persentase guru PAI yang mahir membaca Al-Qur’an dinilai harus segera ditangani melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan.
Kemenag menegaskan, peningkatan kompetensi guru PAI bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan tanggung jawab moral dan akademik demi memperbaiki kualitas pendidikan agama di sekolah umum.
Dengan Jakarta sebagai sorotan utama, pemerintah berharap perbaikan serius dapat dimulai dari pusat, sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia. (*)
Editor : Ali Sodiqin