RADARBANYUWANGI.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus menguatkan langkah untuk memastikan seluruh anak di Bumi Blambangan mendapatkan hak pendidikan yang layak.
Melalui Dinas Pendidikan (Dispendik), program zero dropout menjadi senjata utama dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
Sekretaris Dispendik Banyuwangi, Alfian, menegaskan bahwa penurunan ATS menjadi fokus utama pemerintah sejak beberapa tahun terakhir.
Bukan hanya bagi anak yang terkendala biaya, tetapi juga mereka yang menghadapi persoalan sosial, keluarga, hingga masalah perilaku.
“Yang paling kita tekan itu angka ATS. Semua stakeholder dilibatkan untuk mengembalikan mereka ke sekolah,” kata Alfian.
Tidak Ada Siswa yang Boleh Putus Sekolah
Alfian menegaskan sekolah kini tidak diperkenankan memberikan sanksi dikeluarkan kepada siswa hanya karena masalah kedisiplinan atau perilaku.
Ia meminta seluruh sekolah untuk melakukan pendampingan penuh.
“Apa pun masalahnya, siswa tidak bisa dikeluarkan dari sekolah. Tujuan kita agar semua anak tetap bersekolah,” tegasnya.
Menurutnya, banyak siswa yang putus sekolah bukan karena tidak mampu secara akademik, melainkan terjebak masalah sosial.
Mulai dari kehilangan motivasi belajar, konflik keluarga, hingga pergaulan yang kurang baik.
Tiga Kategori Anak Tidak Sekolah (ATS)
Dispendik memetakan ATS di Banyuwangi menjadi tiga kategori utama:
- Anak yang tidak pernah sekolah sama sekali
(jumlahnya kecil, termasuk di wilayah desa dan pada Anak Berkebutuhan Khusus/ABK yang masih malu bersekolah) - Anak yang drop out
(berhenti saat masih menempuh pendidikan) - Anak yang lulus tetapi tidak melanjutkan sekolah
(misalnya: lulus SD tidak lanjut SMP, atau lulus SMP tidak lanjut SMA)
Ketiga kategori ini menjadi sasaran pemulihan agar mereka kembali mendapatkan akses pendidikan formal.
Sekolah Didorong Lebih Responsif Tangani Siswa Bermasalah
SMPN 2 Banyuwangi menjadi contoh penerapan ketat program zero dropout.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dedy Sulaiman, mengatakan setiap siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang langsung mendapatkan pembinaan.
“Kami mediasi bersama orang tua dan melakukan pendampingan agar siswa tetap sekolah,” ujarnya.
Dedy menambahkan, perilaku nakal sering kali merupakan pelampiasan dari problem pribadi atau keluarga yang sedang dialami siswa.
“Siswa nakal itu bukan karena ingin melawan, tapi karena mereka punya beban,” ujarnya.
Untuk itu, sekolah mengoptimalkan layanan bimbingan konseling (BK). Jika diperlukan, penanganan dilanjutkan ke tenaga profesional.
“Jika tidak bisa ditangani internal, kami panggil psikolog,” tegasnya.
Seruan Pemkab: Tidak Ada Anak yang Boleh Tertinggal Pendidikan
Melalui kolaborasi pemerintah, sekolah, dan masyarakat, Banyuwangi menargetkan angka ATS menurun signifikan setiap tahun.
Program zero dropout bukan hanya slogan, melainkan upaya sistematis agar generasi muda Banyuwangi dapat meraih masa depan pendidikan yang lebih baik.
“Tidak boleh ada anak Banyuwangi yang tertinggal. Semua harus sekolah,” tutup Alfian. (*)
Editor : Ali Sodiqin