RADARBANYUWANGI.ID – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi menggelar kuliah tamu bertajuk “Pelayanan Publik: Lokal, Menasional, dan Internasional”, Rabu (5/11).
Pembicara international yang diundang adalah Bayu Mitra A. Kusuma SAP, MAP, MPol.Sc, PhD yang merupakan alumnus dari National Dong Hwa University Taiwan.
Untuk pembicara lokal dari anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito dan Dekan FISIP Untag Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto, ST, MSi.
Kuliah tamu diikuti mahasiswa, dosen, serta praktisi pemerintahan. Kegiatan ini menjadi ajang refleksi tentang bagaimana pelayanan publik harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan bertaraf international tanpa kehilangan akar budaya bangsa.
Bayu Mitra A. Kusuma mengatakan, pelayanan publik di Indonesia sudah baik meski masih ada kekurangan.
Menurut Bayu, ada yang perlu diperkuat terkait pelayanan publik di Indonesia, antara lain reformasi berbasis budaya pelayanan, kapasitas SDM aparatur, digital readiness, integrasi data antarinstansi, dan saluran partisipasi publik.
”Yang bisa kita adobsi atau adaptasikan adalah manajemen pelayanan berbasis data, integrasi e-service, dan pelayanan inklusif. Taiwan menunjukkan model pelayanan publik yang modern, efisien, dan partisipatif. Pelayanan publik bukan sekadar prosedur, tapi wujud kehadiran dan tindakan negara bagi rakyat, ’ kata Bayu.
Hary Priyanto selaku Dekan FISIP menekankan bahwa pelayanan publik adalah cermin kualitas tata kelola pemerintahan.
Di tengah arus digitalisasi dan globalisasi, pelayanan publik dituntut tidak hanya efisien dan cepat, tetapi juga tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Modernisasi pelayanan publik tidak boleh membuat kita kehilangan ruh budaya. Nilai gotong royong, sopan santun, dan empati sosial adalah karakter bangsa yang harus tetap hidup di setiap layanan publik,” papar Hary.
Ia mencontohkan program Smart Kampung di Banyuwangi sebagai bentuk nyata integrasi antara teknologi dan nilai budaya lokal.
Layanan digital di desa-desa tersebut tetap dijalankan dengan sentuhan khas masyarakat Banyuwangi mulai dari sapaan ramah hingga penggunaan busana tradisional dalam pelayanan.
“Pendekatan ini menunjukkan bahwa inovasi bisa berjalan beriringan dengan pelestarian budaya. Inilah pelayanan publik yang berakar lokal, namun diakui secara nasional,” jelasnya.
Selain itu, Hary juga mengulas pentingnya kolaborasi lintas sektor di tingkat nasional agar pelayanan publik semakin profesional dan terstandar.
Ia menyebut inovasi Banyuwangi seperti pelayanan jemput bola bagi difabel dan lansia serta sistem Satu Data Banyuwangi sebagai contoh sukses dari inisiatif daerah yang menjadi model kebijakan nasional.
Pada tingkat internasional, lanjutnya, pelayanan publik berperan sebagai wajah bangsa. Ia menyoroti keberhasilan Banyuwangi yang telah mendapat pengakuan dunia melalui United Nations Public Service Awards (UNPSA) dan penghargaan dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO).
“Pelayanan publik berbasis kearifan lokal terbukti mampu bersaing di level global. Ini menjadi bukti bahwa nilai budaya adalah kekuatan, bukan hambatan,” tegasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi, Suwito memberikan apresiasi terhadap tema dan gagasan yang disampaikan.
Ia menilai pelayanan publik Banyuwangi saat ini sudah menunjukkan sinergi yang kuat antara kebijakan daerah dan standar nasional.
“Pelayanan publik di Banyuwangi ini luar biasa. Ini penggabungan antara pelayanan daerah dan nasional, karena Banyuwangi menjadi proyek contoh pelayanan yang terbaik. Kemajuan pelayanan publik berbasis digital menjadi bukti nyata kemudahan bagi masyarakat,’’ tegasnya. (cw5-Dalila Adinda/aif)
Editor : Ali Sodiqin