RADARBANYUWANGI.ID - Anggaran pendidikan tahun depan bikin geleng kepala. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hanya kebagian tambahan dana Rp400 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Padahal, usulan yang diajukan mencapai Rp52,9 triliun.
Dengan penambahan itu, total pagu Kemendikdasmen 2026 menjadi Rp55,4 triliun. Angka ini nyaris tak bergeser dari pagu definitif sebelumnya yang sebesar Rp55 triliun, atau hanya sekitar 7 persen dari total anggaran pendidikan nasional yang mencapai Rp757,8 triliun.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengaku pihaknya masih membutuhkan Rp52,5 triliun untuk membiayai berbagai program penting.
“Dari usulan tambahan anggaran Rp52,9 triliun, yang dipenuhi hanya Rp400 miliar. Artinya, kami masih kekurangan Rp52,5 triliun,” ungkap Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin (15/9).
Ia merinci sejumlah program krusial yang terancam tertunda, seperti perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) jenjang TK, penyesuaian biaya SD-SMP, tunjangan profesi, dan insentif guru non-ASN.
Bahkan, kebutuhan besar juga mencakup revitalisasi sarana pendidikan, pelatihan guru, hingga pengembangan pendidikan vokasi.
Baca Juga: Prediksi Juventus vs Dortmund, Pertarungan Sengit Dua Tim Bersejarah di Liga Champions
Tambahan Rp400 miliar yang disetujui pemerintah hanya akan dipakai untuk enam program prioritas, di antaranya peningkatan kompetensi guru melalui KKG dan MGMP (Rp95 miliar), pengadaan peralatan pendidikan (Rp102,37 miliar), digitalisasi pembelajaran (Rp80 miliar), hingga penguatan Tes Kemampuan Akademik (Rp57,63 miliar).
Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengakui anggaran tambahan ini sangat jauh dari kebutuhan.
“Walaupun angkanya sangat jauh dari apa yang sudah kita ajukan, kita patut tetap bersyukur,” ujarnya.
Mu’ti menyatakan akan melaporkan kondisi ini kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kami akan berkomunikasi dengan Bapak Presiden untuk menyampaikan kebutuhan yang belum terpenuhi,” tegasnya.
Dengan selisih usulan dan realisasi yang begitu besar, banyak pihak khawatir program vital pendidikan, terutama tunjangan guru non-ASN, akan berjalan tersendat pada 2026. (*)
Editor : Ali Sodiqin