RADARBANYUWANGI.ID – Awalnya, Sin Po lahir hanya untuk mengangkat suara komunitas Tionghoa yang terpinggirkan oleh diskriminasi kolonial.
Dididirikan tahun 1910 oleh Yoe Sin Gie dan Lauw Giok Lan, ia hadir sebagai jawaban atas ketidakadilan yang dirasakan warga peranakan.
Namun, siapa sangka koran kecil itu justru menjelma jadi suara kebangsaan yang melampaui sekat etnis. Tahun 1926 menjadi titik balik.
Di edisi bulan Mei, redaksi dengan berani menyebut tanah air ini sebagai “Indonesia”, bukan lagi “Hindia Belanda”. Istilah “Inlander” yang melekat pada pribumi pun diganti menjadi “Bangsa Indonesia”.
Keputusan sederhana itu mengguncang status quo, hingga pemerintah kolonial menuding mereka sebagai koran ultra-nasionalis.
Keberanian itu bukan tanpa risiko. Sin Po kerap mendapat tekanan, termasuk boikot iklan dari kalangan pro-Belanda. Namun, semangat nasionalisme justru semakin menguat.
Tak sedikit tokoh pergerakan, termasuk Sukarno muda, kerap datang berdiskusi di ruang redaksi Sin Po. Bagi mereka, media ini adalah rumah gagasan yang mempertemukan Tionghoa dan bumiputra dalam satu cita-cita yakni kemerdekaan.
Sayangnya, kiprah panjang itu berakhir pahit. Tahun 1960, sesuai kebijakan Presiden Sukarno, Sin Po berubah nama menjadi Warta Bhakti.
Hanya lima tahun berselang, usai peristiwa 1965, media tersebut dipaksa berhenti terbit. Sejarahnya pelan-pelan tenggelam, seolah hanya catatan kaki dalam perjalanan bangsa.
Meski begitu, jejak Sin Po tidak bisa dihapus. Ia adalah saksi bahwa pers pernah menjadi motor penggerak nasionalisme.
Dari ruang redaksi kecil di Glodok, ide kebangsaan yang inklusif pernah berkumandang, menyatukan etnis berbeda di bawah nama “Indonesia”. (*)
Ikuti terus berita ter-update Radar Banyuwangi di Google News
Editor : Ali Sodiqin