RADARBANYUWANGI.ID - Pemkab Banyuwangi terus mengampanyekan literasi keuangan di kalangan pelajar.
Dengan pemahaman pengelolaan keuangan yang baik, diharapkan para siswa bisa lebih mandiri, siap menghadapi tantangan masa depan, serta siap menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Upaya agar siswa belajar mengelola uang secara bijak tersebut salah satunya diwujudkan melalui kegiatan talk show bertema “Edukasi Literasi Keuangan Sejak Dini untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045”.
Kegiatan kolaboratif antara Pemkab Banyuwangi, Bank Jatim Banyuwangi, Jawa Pos Radar Banyuwangi (JP-RaBa), Bank Indonesia (BI) Jember, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember ini dipusatkan di SMPN 1 Srono, Kamis (7/8).
Bupati Ipuk Fiestiandani hadir langsung dalam acara yang digelar secara hibrida alias menggabungkan sistem daring (online) dan luring (offline) tersebut.
Bahkan, orang nomor satu di jajaran Pemkab Banyuwangi tersebut menyampaikan pidato utama (keynote speech) talk show kali ini.
Selain Bupati Ipuk, hadir pula Pemimpin Cabang Bank Jatim Banyuwangi M Anto Fachrudin, Deputi Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Jember Achmad, Kepala OJK Jember Mohammad Mufid, serta Kasubdit PMP DSSK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Risyaf Fahreza.
Tidak hanya hadir, mereka didapuk sebagai pemateri dalam talk show yang diikuti ratusan peserta dari jajaran kepala SMP se-Banyuwangi, dewan guru, dan siswa SMPN 1 Srono itu.
Bupati Ipuk mengungkapkan pentingnya edukasi terkait literasi keuangan di kalangan siswa.
Menurut bupati dua periode itu, selain dibekali kemampuan akademik yang hebat, siswa juga perlu dibekali kecerdasan dalam mengatur finansial.
“Karena kalau kita tidak memulai sejak dini, anak-anak bisa terjebak dalam produk-produk yang tidak legal dan terperangkap dalam persoalan yang tidak baik,” ucapnya.
Dengan edukasi literasi keuangan, lanjut Ipuk, siswa harus dibantu agar mampu merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan keuangan mereka dengan bijaksana.
“Saya berharap dari materi yang diberikan siswa bisa termotivasi mengelola uang dengan baik. Dari uang Rp 100 ribu yang dimiliki, misalnya, bisa berkembang hingga Rp 1 juta dengan perencanaan dan pengelolaan yang bijak,” tandasnya.
Selain itu, Bupati Ipuk menyebut bahwa kemampuan pengelolaan uang yang baik oleh siswa juga merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang bagus.
Ia juga meminta agar kegiatan tersebut tidak berhenti di tempat dan hanya menjadi acara ceremonial belaka.
“Bagaimana siswa memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting, bagaimana cara siswa berjuang dengan uang yang dimiliki untuk dikembangkan,” terangnya.
Sementara itu, dalam talk show yang dipandu Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi H Alfian tersebut berbagai isu seputar pengelolaan keuangan, khususnya yang bersifat edukatif dikuliti oleh para pemateri. Termasuk bagaimana cara mengelola serta mengelola keuangan.
“Pemerintah lewat BI dan OJK senantiasa melaksanakan edukasi literasi keuangan sejak dini. Saat ini mengelola keuangan secara bijak menjadi penting, karena dengan perkembangan zaman tantangannya sudah luar biasa,” kata Deputi Kepala KPw BI Jember, Achmad.
Achmad juga membahas soal pinjaman online (pinjol) yang belakangan kerap dibahas dan kini memiliki stigma negatif.
Ia memberi sedikit penjelasan terkait ciri-ciri pinjol legal dan ilegal dari sisi kebermanfaatannya.
Menurutnya, pinjaman daring legal biasanya masih mengutamakan perlindungan konsumen, sedangkan produk pinjol daring ilegal justru sebaliknya.
“Masyarakat perlu ter-edukasi, harus menggunakan layanan keuangan formal yang berizin. Kalau otoritas di sistem pembayaran ada BI, sedangkan di bidang keuangan dan perbankan ada OJK,” terangnya.
Kepala OJK Jember Mohammad Mufid mengungkapkan, rendahnya aspek literasi keuangan di masyarakat bisa berdampak fatal.
Salah satunya, adalah persoalan masyarakat dengan pinjol sehingga menimbulkan dampak negatif.
“Yang terjadi, banyak orang sudah menggunakan pinjol, khususnya yang ilegal, tapi tidak memiliki literasi. Mereka tidak paham, apakah produk itu sesuai, berisiko, dan sudah berizin. Hal itu yang menjadi persoalan kita,” tandasnya.
Menurut data statistik OJK yang dihimpun bersama Badan Pusat Statistik (BPS), angka inklusi atau penggunaan jasa keuangan di kalangan masyarakat lebih tinggi dibandingkan tingkat literasi keuangan yang mumpuni.
“Karena itu, PR pertama adalah bagaimana peran sekolah, guru, juga kita, untuk meningkatkan literasi keuangan dan memberikan pengetahuan untuk mengambil keputusan dengan bijak,” tuturnya.
Ia juga memberikan tips bagaimana cara membedakan layanan jasa keuangan berupa pinjol legal dan tidak legal dari kacamata OJK.
Menurutnya, cara paling mudah adalah dengan melihat permintaan akses pada gawai peng-install aplikasi.
“Selain bisa dilihat di website kami, bisa juga dilihat dari permintaan aksesnya. Kalau permintaannya hanya berupa akses kamera, mikrofon, dan lokasi, itu berizin. Tapi jika permintaannya sampai kontak HP dan lainnya, dipastikan ilegal,” tuturnya.
Sementara itu, Kasubdit PMP DSSK Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Risyaf Fahreza menyampaikan, edukasi terkait literasi keuangan perlu dilakukan dengan berkelanjutan.
“Ini tujuannya adalah untuk proteksi keuangan masyarakat. Agar nantinya tidak semuanya dihabiskan sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari,” paparnya.
Risyaf juga mengakui edukasi semacm ini juga tidak mudah untuk dilakukan, terlebih disampaikan kepada siswa.
Namun, lanjut dia, hal ini harus terus dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan agar nantinya menjadi budaya di masyarakat, khususnya generasi penerus.
“Agar nanti jadi budaya yang baik. Seperti budaya menabung dan berinvestasi,” katanya.
Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi, Samsudin Adlawi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberi bekal ilmu perihal literasi keuangan.
“Semoga yang sudah disampaikan tadi (kemarin) bisa dijadikan pegangan untuk menatap masa depan. Jangan lupa untuk menularkan kepada siswa kita sehingga edukasi literasi keuangan di Banyuwangi akan membuahkan hasil semakin baik,” ujarnya
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Banyuwangi Suratno mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dan edukatif dalam mendukung tercapainya target inklusi keuangan nasional. Khususnya melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
“Dengan sinergi yang solid antara pemkab, Bank Jatim, dan instansi pendidikan, para pelajar di Banyuwangi akan memiliki kesempatan lebih luas untuk tumbuh menjadi generasi yang cerdas finansial,” pungkasnya. (sas/sgt)
Editor : Ali Sodiqin