RADARBANYUWANGI.ID – Satu angka salah, satu nama tak sinkron, dan peluang itu pun lenyap.
Itulah realita yang dihadapi para guru Non ASN saat berbicara soal insentif.
Sistem Dapodik menjadi gerbang utama yang menentukan apakah seseorang layak menerima bantuan atau tidak.
Pemerintah mengatur bahwa hanya guru yang tercatat aktif, memiliki data valid di Dapodik, serta tidak menerima tunjangan lain yang berhak atas insentif ini.
Prosedur ketat ini memang dimaksudkan untuk menjamin akurasi, namun juga membuka potensi ketidakadilan bagi mereka yang datanya tak sempurna.
Banyak guru Non ASN, terutama yang berada di daerah, belum sepenuhnya memahami pentingnya Dapodik.
Akibatnya, tak sedikit yang akhirnya gagal menerima insentif karena kendala administratif. Maka, sosialisasi dan pendampingan teknis perlu terus digencarkan.
Insentif bukan hanya soal angka, tetapi juga bentuk kepercayaan dan penghargaan.
Jika prosedurnya tidak inklusif, niat baik pemerintah bisa jadi tak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Meski terbatas dan belum permanen, insentif ini sejatinya sangat berarti. Bagi banyak guru Non ASN, dana tersebut adalah bukti bahwa pengabdian mereka tidak luput dari perhatian negara.
Dengan latar pendidikan yang kian menantang dan tuntutan yang terus meningkat, para guru dituntut tidak hanya mengajar, tapi juga tertib dalam administrasi digital.
Ini menjadi ironi tersendiri, karena beban administratif itu sering kali menyulitkan, bukan membantu.
Namun seperti biasa, guru tetap menjadi garda terdepan. Mereka tak menuntut banyak, hanya ingin diakui.
Lewat insentif ini, semoga negara mulai melihat mereka tidak hanya sebagai tenaga cadangan, tapi sebagai bagian tak terpisahkan dari masa depan pendidikan Indonesia. (*)
Ikuti terus berita ter-update Radar Banyuwangi di Google News
Editor : Lugas Rumpakaadi