RADARBANYUWANGI.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyatakan Banyuwangi telah siap menggelar Sekolah Rakyat (SR) mulai Senin (14/7).
Hal ini ditandani dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Bupati Ipuk Fiestiandani di Gedung Aneka Bhakti Kemensos, Jakarta, Kamis (10/7).
Kesepakatan itu berisi kerja sama teknis pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Banyuwangi termasuk daerah yang awal menggelar SR karena telah memenuhi seluruh kelayakan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan siswa, maupun tenaga pendidik.
“Dari hasil asesmen Kementerian PU, Banyuwangi dinyatakan layak sebagai Sekolah Rakyat rintisan,” kata menteri yang karib disapa Gus Ipul tersebut.
Gus Ipul menjelaskan, ada dua jenis SR yang didirikan Kemensos, yakni Sekolah Rakyat rintisan dan Sekolah Rakyat permanen.
Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah yang menggunakan aset yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Seperti menggunakan gedung Kemensos, atau menggunakan gedung kementerian/lembaga lain yang dinyatakan layak.
“Termasuk gedung-gedung atas usulan dari pemerintah daerah, universitas, atau lainnya yang kemudian dinyatakan layak oleh Kementerian PU,” terangnya.
Gus Ipul menjelaskan selain di Banyuwangi, Sekolah Rakyat rintisan akan dimulai di 63 daerah serentak pada 14 Juli.
Sedangkan 37 daerah lainnya menyusul pada akhir Juli karena menunggu penyelesaian sarana dan prasarana.
Total dari Sekolah Rakyat rintisan diikuti 9.755 siswa, 1.554 guru, dan 3.390 tenaga pendidik.
“Alat belajar sudah kita coba simulasi. Secepatnya kita didistribusikan ke masing-masing titik (Sekolah Rakyat),” kata mantan Wakil Gubernur (Wagub) Jatim tersebut.
Sementara itu, Kemensos bersama Kemen PU akan membangun sekitar 100 sekolah rakyat permanen yang rencananya akan dimulai September mendatang.
Gedung tersebut nantinya berkapasitas 1.000 siswa per sekolah, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Gus Ipul mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan tertuang dalam Inpres No. 8 Tahun 2025 untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat adalah strategi besar Bapak Presiden Prabowo untuk memperluas akses pendidikan dan menyiapkan generasi emas tahun 2045,” terangnya.
Bupati Ipuk mengatakan, Sekolah Rakyat Banyuwangi digelar di gedung eks Balai Diklat PNS di Desa Tamansari, Kecamatan Licin.
Gedung tersebut telah direnovasi untuk difungsikan sebagai sekolah dan asrama.
“Kami pilih Balai Diklat karena struktur dan fasilitasnya sudah mendekati sekolah berasrama. Kini telah direnovasi oleh Kemen PU,” ujarnya.
Ipuk menambahkan, pemkab juga telah menyiapkan guru dan tenaga kependidikan dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kompeten.
“Namanya sudah kami kirim ke pusat, sesuai permintaan Kemensos,” pungkasnya. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin