RADARBANYUWANGI.ID - Dugaan kesalahan sistem yang mengakibatkan 120 pendaftar gagal masuk SMAN 1 Giri direspons serius DPRD Banyuwangi.
Melalui Komisi IV, dewan menggelar rapat kerja dengan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jatim wilayah Banyuwangi dan Kepala SMAN I Giri.
Ketua Komisi IV DPRD Patemo mengatakan, rapat kerja ini dilakukan dalam rangka meminta penjelasan secara resmi dari dinas terkait atas kesalahan sistem yang terjadi sehingga 120 siswa yang semula dinyatakan lolos seleksi ternyata tidak lolos.
Hal ini tentu mencederai harapan mereka untuk menempuh pendidikan di sekolah negeri yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto tersebut.
”Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut masa depan pendidikan anak-anak sekaligus kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan publik,” ujar Patemo pada Senin (7/7).
Patemo mengatakan, dari penjelasan yang disampaikan oleh perwakilan Cabdindik Jatim Wilayah Banyuwangi, persoalan ini diawali dengan adanya notifikasi yang diterima orang tua siswa bahwa anak-anak mereka dinyatakan lolos melalui kuota pemenuhan pagu.
”Jalur pemenuhan pagu itu sebenarnya hanya tersedia tiga kursi, karena sistem mengalami trouble, yang muncul sebanyak 123 siswa, sehingga 120 siswa ditolak sekolah ketika melakukan daftar ulang, ” ungkap Patemo.
Harapan Komisi IV DPRD Banyuwangi, lanjut Patemo, ada solusi terbaik atau kebijakan khusus terhadap 120 siswa yang dinyatakan lolos seleksi namun ditolak pihak sekolah karena adanya kesalahan sistem tersebut.
”Kami berharap, ada solusi dan kebijakan terbaik bagi anak-anak yang terkena lemahnya sistem SPMB ini, dari keterangan Cabdindik, sebanyak 62 siswa telah difasilitasi dan mendapatkan sekolah yang diinginkan, ” jelasnya.
Selanjutnya, Komisi IV masih akan menunggu hasil koordinasi Kepala Cabdindik Jatim Wilayah Banyuwangi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, apakah mereka akan disalurkan ke SMA Negeri lainnya yang masih memiliki kuota atau ke SMA/SMK swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam memberikan beasiswa.
”Untuk solusi persoalan ini, kita tunggu hasil koordinasi Kepala Cabdindin ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur,” ucapnya.
Patemo menambahkan bahwa secara pribadi akan mendorong koleganya di DPRD Provinsi Jawa Timur maupun DPR RI mengusulkan agar pengelolaan SMA/SMK dikembalikan dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota.
”Pengembalian kewenangan ke kabupaten/kota harapannya dapat mempermudah koordinasi dan penyelesaian masalah, karena dinas pendidikan kabupaten/kota akan menjadi satu pintu dalam pengelolaan SMA/SMK,” ungkap Patemo.
Dengan pengelolaan yang lebih dekat, masalah seperti infrastruktur, sistem penerimaan siswa baru (SPMB), dan standar pelayanan minimum (SPM) dapat diselesaikan lebih cepat. (sgt)
Editor : Ali Sodiqin