RADARBANYUWANGI.ID – Pemkab Banyuwangi memperluas layanan pendidikan gratis untuk masyarakat tidak mampu lewat program Sekolah Rakyat (SR).
Perkembangan jumlah rombongan belajar (rombel) khusus jenjang SD ditambah dari satu kelas menjadi 3 kelas.
Selain menambah jumlah rombel, pemkab juga berencana menambah lokasi pembelajaran.
Selain di kompleks Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS di Kecamatan Licin, pembelajaran SR juga akan digelar di gedung Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang berlokasi di Kecamatan Muncar.
Sekadar diketahui, awalnya SR jenjang SD di Banyuwangi direncanakan hanya terdiri dari satu rombel.
Namun pada pekembangan selanjutnya, jumlah rombel ditambah menjadi 3. Setiap rombel akan dirancang menamping 25 siswa, sehingga total kuota untuk jenjang SD sebanyak 75 siswa.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan serta Keluarga Berencana (DINSOSPPKB) Banyuwangi, Khoirul Hidayat, melalui stafnya Laras, menyampaikan bahwa penambahan rombel ini merupakan hasil asesmen dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Hasil asesmen Kemensos merekomendasikan adanya tambahan dua rombel di jenjang SD,” ujarnya.
Meski demikian, hingga Kamis (25/6), jumlah pendaftar SR jenjang baru mencapai empat orang. Artinya, masih terdapat 71 kursi yang belum terisi.
Laras mengakui bahwa pihaknya terus melakukan upaya agar kuota SR jenjang SD terisi penuh. Termasuk melakukan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat.
“Kami masih terus berupaya agar sisa kekosongan SR di jenjang SD ini bisa segera terisi,” tegasnya.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan SR jenjang SMP dan SMA. Untuk kedua jenjang yang masing-masing memiliki dua rombel tersebut, hingga kini kuotanya sudah terisi penuh.
Laras menjelaskan, untuk mengakomodasi penambahan tersebut, maka dua rombel SD akan ditempatkan di gedung BPVP Muncar, sedangkan satu rombel SD serta masing-masing dua rombel SMP dan SMA tetap berada di Balai Diklat PNS Licin.
Meski demikian, Laras menegaskan bahwa Balai Diklat PNS masih akan terus difungsikan sebagai lokasi utama pembelajaran untuk jenjang SMP dan SMA.
“Pembagian ini bersifat sementara dan bisa berubah sesuai kebutuhan ke depan. Namun saat ini (Kamis, 25/6), SMP dan SMA tetap di Balai Diklat PNS, sedangkan untuk SD akan dibagi satu rombel di Licin dan dua rombel di Muncar,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Linjamsos Dinsos PPKB Khoirul Hidayat pernah menyampaikan bahwa rendahnya minat pada jenjang SD disebabkan oleh sistem pembelajaran yang menggunakan model boarding school atau mondok. Menurutnya, hal ini masih dianggap memberatkan oleh sebagian orang tua.
“Model pembelajaran mondok ini membuat banyak orang tua tidak tega melepas anaknya, terutama yang ingin mendaftar SD, yang tergolong masih sangat kecil,” ujarnya. (cw6-M Ksatria Raya/sgt)
Editor : Ali Sodiqin